METRO ONLINE,PANGKEP-Partai Gerindra Kab. Pangkep sangat menyangkan angka kemiskinan daerah Pangkep sangat memuncak anjlok paling terparah di Sulawesi Selatan. Dalam kegiatan Dialog Terbuka Coffe Morning yang dihadiri sejumlah elemen Masyarakat DPC Partai Gerindra menyatakan pemerintah daerah kedepan harus keluar dari zona Degradasi.
Ketua Fraksi Parta Gerindra DPRD Kab. Pangkep, H. Muh Tauhid menyampaikan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi data DTKS Saat ini anjlok sampai 13,4%, yang seblumnya tertingga hanya pada tahun 2020 sebanyak 14,28% dipengaruhi karena adanya Covid-19."Namun saat ini terjadi penurunan sekitar 0,2%. Faktor DTKS ini yang berubah karena faktor Geografis atau lingkungan, Program Jamsos, dan Indeks Pembangunan Manusia," ucapnya dalam Dialog Terbuka Partai Gerindra, Rabu 22/5/2024.
Lanjut H. Muh Tauhid menegaskan bahwa Pemkab Pangkep harus objektif dan bekerja sesuai Standar Operasi Prosedural dalam memverifikasi data DTKS.
"Bagaimana Pangkep mau berkembang, kalau data-data Masyarakat sebelumnya tidak diperbaharui. Bahkan sengaja ada orang yang mampu atau yang kaya di data menjadi orang miskin, ini jelas kesalahan orang-orang eksekutif yang tidak optimal dalam penjaringan data tersebut," tegasnya H. Tauhid Anggota DPRD Pangkep asal Dapil III ini.
H. Muh Tauhid memberikan sebuah solusi ke depan kepada Pemkab Pangkep agar dapat keluar dari kesenjangan kemiskinan yang melanda Kab. Pangkep.
"Pemerintah harus melakukan pertemuan dengan perangkat Desa/Kelurahan dengan dasar basis data yang jelas, yang selanjutnya diadakan per triwulan atau bahkan per bulan. Agar terdapat evaluasi tersendiri terhadap tingkat kemiskinan yang terus berkembang atau telah mengalami penurunan," jelasnya.
Terpisah, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kab. Pangkep, H. Aidil Akbar menambahkan dalam skala daerah Kab. Pangkep maka akan dioptimalkan program-program dari Presiden terpilih Prabowo Subianto
"Makan siang gratis untuk menjaga keutuhan gizi yang baik juga dapat mencegah Masyarakat dari kemiskinan. Akan mengoptimalkan bantuan pangan, seperti bagi yang bertani dan nelayan, terkait kebutuhannya akan dimaksimalkan dalam pembahasan anggaran pokok 2025 yang akan datang," bebernya.(thiar)