Pesan Menkumham untuk Pimti Pratama : Berikan Pelayanan Terbaik kepada Masyarakat

METRO ONLINE Denpasar – Memberikan pelayanan publik yang ada di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kepada masyarakat merupakan hal yang sangat krusial. Selain itu, Memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat, juga merupakan kewajiban kita sebagai pejabat/abdi masyarakat. 

Untuk itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas berpesan kepada para pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kemenkumham untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Masyarakat. 

"Ayo berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tolong bantu saya, agar masyarakat puas dengan pelayanan publik Kemenkumham," ujar Supratman saat memberikan pembekalan dalam Rapat Koordinasi Kekayaan Intelektual, di Taman Budaya Werdhi Art Center, Bali, Sabtu (07/09/24).

Supratman juga menekankan agar seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kemenkumham bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Apapun program yang sedang bapak/ibu jalankan, lakukanlah sesuai aturan yang ada." ucap Supratman. 

Lebih lanjut Menkumham juga menyampaikan agar seluruh pejabat dan pegawai di Kemenkumham dapat menjaga kekompakan dalam bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Tugas utama kita adalah melayani. Jadikan pelayanan ini sebagai bentuk pengabdian kita bersama" tandas putra daerah Palu ini.

Selain itu, Menkumham mengingatkan kepada seluruhh jajaran, agar ketika memberikan layanan kepada masyarakat, harus dengan penuh senyuman. 

"Senyum itu hal yang penting dalam pelayanan. Melalui senyuman, masyarakat akan lebih merasakan ketulusan layanan yang diberikan," pungkas Supratman. 

Editor : Muh Sain 

Kakanwil Kemenkumham Sulsel Usulkan Pos Layanan Kekayaan Intelektual Diadakan di Setiap Daerah

METRO ONLINE Bali - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkumham Sulsel), Taufiqurrakhman mengusulkan agar layanan Kekayaan Intelektual diadakan di Setiap Daerah di Indonesia. 

Hal ini disampaikan Kakanwil saat mengikuti Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kinerja Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Tahun 2024 hari ketiga di Discovery Kartika Plaza Hotel, Bali, Jumat (6/9). 

"Untuk meningkatkan pendaftaran Kekayaan Intelektual perlu dilakukan layanan jemput bola dengan menghadirkan Pos Layanan Kekayaan Intelektual di berbagai daerah," Ungkap Taufiq dalam sesi tanya jawab pada Rakornis tersebut. 

Pernyataan ini disampaikn Taufiq pada agenda Pengarahan dan Diskusi Rencana Aksi dan Target Kinerja tahun 2025 serta pembahasan terkait konsep Rencana Strategis Kemenkumham Tahun 2025 - 2029. 

Kakanwil mengungkapkan bahwa hadirnya hal ini, jika dibarengi dengan Sosialisai dan Diseminsasi ke masyarakat maka ketertarikan masyarakat akan semakin meningkat karena hadirnya layanan kekayaan intelektual di berbagai daerah. 

"Dengan begitu, layanan ini semakin dekat dan efisien bagi masyarakat karena layanan ini sudah dekat," Kata Taufiq. 

Terkait hal ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang pada saat yang sama juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Min Usihen, Sekretaris Ditjen KI Anggoro Dasananto dan Para Direktur di DJKI menanggapi hal tersebut bahwa rencana ini memamg sangat penting dan akan dilakukan kajian terhadap urgensi layanan ini di daerah. 

Agenda ini menghadirkan tiga narasumber yakni Kepala Biro Perencanaan, Ida Asep Somara membahas terkait Rencana Aksi dan Target Kinerja tahun 2025, Peran Kemendagri dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual oleh Perwakilan Ditjen Otonomi Daerah Raja Parningotan Sianturi dan Analis Perdagangan Ahli Madya Ditjen Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif Kementerian Perdagangan Davit Marpaung.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh semua Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual se-Indonesia.

Editor : Muh Sain 

Komitmen Indonesia untuk Negara Sahabat di Afrika

METRO ONLINE Bali - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan komitmen Indonesia untuk negara sahabat di Afrika. Jokowi menyatakan, Indonesia akan terus mendukung perkembangan global yang inklusif dan berkelanjutan.

"Indonesia merasa terhormat menjadi tuan rumah High Level Multiparty Partnership Forum dan Indonesia-Africa Forum ke-2 untuk memajukan pembangunan global yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Jokowi saat menggelar jamuan santap malam untuk para pemimpin dan delegasi yang hadir pada Indonesia-Africa Forum (IAF) ke-2, di Bali, Minggu (01/09/2024). 

Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya kerja sama dan solidaritas antara Indonesia dan negara-negara Afrika. Menurut Presiden, hubungan Indonesia dan negara-negara Afrika yang telah terjalin dengan baik harus terus dilanjutkan.

"Indonesia tetap berkomitmen untuk memperkuat kerja sama dan solidaritas dengan negara-negara di kawasan Afrika, dan ini akan terus dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya," ungkap Presiden.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi memperkenalkan Presiden terpilih Indonesia 2024 - 2029, Prabowo Subianto sebagai penerusnya. Hal ini mencerminkan transisi kepemimpinan yang mulus dan komitmen Indonesia untuk terus menjalin hubungan erat dengan negara-negara sahabat di Afrika.

"Pada kesempatan yang penuh kegembiraan ini, izinkan saya memperkenalkan Presiden terpilih Indonesia, Bapak Prabowo Subianto yang akan dilantik bulan depan dan akan memimpin Indonesia di masa depan," ucap Presiden.

Presiden Jokowi pun mengakhiri sambutannya dengan mengucapkan terima kasih kepada para hadirin. Presiden juga berharap para pemimpin negara dan delegasi yang hadir dapat menikmati jamuan makan malam yang telah disiapkan dengan penuh perhatian.

"Terima kasih, dan silakan menikmati makan malam ini," tutur Presiden.

Acara ini menjadi penutup yang sempurna untuk hari pertama Indonesia-Africa Forum ke-2, dan menjadi simbol kuat dari komitmen Indonesia untuk terus membangun kemitraan yang saling menguntungkan dengan negara-negara Afrika.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) Bali, Pramella Yunidar Pasaribu, meninjau Konter Imigrasi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan KTT IAF 2024. 

Menkumham memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran petugas imigrasi atas dedikasi mereka dalam menjaga kelancaran KTT IAF, di tengah padatnya arus WNA yang masuk ke Bali.

“Tetap semangat dan terus berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan WNA,” ajaknya.

Menurut Kakanwil Bali, pihaknya telah menyiapkan konter khusus bagi delegasi KTT IAF 2024. Dirinya menyampaikan bahwa terdapat sebanyak 60 autogate di terminal kedatangan, dan 24 autogate di terminal keberangkatan untuk memperlancar arus pemeriksaan imigrasi.

"Untuk para delegasi KTT IAF, kami menyediakan dua konter khusus, masing-masing dengan empat petugas, serta enam mobile unit yang disiapkan di terminal VIP bandara untuk memperlancar arus kedatangan delegasi," jelas Pramela.

Editor : Muh Sain 

TINGKAT GLOBAL. Asian African Legal Consultative Organization Miliki Pengaruh Untuk Perjuangan Suara Asia - Afrika Di tingkat Global

METRO ONLINE Bali  – DD Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin, kembali tegaskan peran besar Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) dalam menyuarakan kepentingan negara-negara di kawasan Asia – Afrika.Bali 16/10/23

Hal ini disampaikan oleh Wapres Ma’ruf Amin saat memberikan sambutan pada kegiatan the 61st Annual Session of AALCO di Bali (16/10). Dalam kesempatan tersebut, Wapres menyatakan bahwa AALCO merupakan wadah penggerak dalam memperjuangkan suara bangsa Asia dan Afrika di tingkat global.

“Suara bangsa Asia dan Afrika merupakan elemen penting pembentukan arsitektur hukum internasional. AALCO harus dapat menjadi mitra sejajar dengan organisasi regional dan global lain dan memiliki posisi tawar yang kuat. Sehingga pembentukan instrumen dan rezim hukum internasional tidak dikendalikan oleh negara-negara yang secara tradisional mendominasi tata hukum internasional,” ujar Wapres Ma’ruf Amin.

AALCO berakar dari semangat zaman bahwa tata politik dan hukum internasional harus mencerminkan pandangan serta kepentingan bangsa Asia dan Afrika. Misalnya dalam hal ini, potensi negara-negara Asia dan Afrika yang diberkahi oleh lokasi geografis dan sumber daya alam yang melimpah di satu sisi juga memberikan tantangan tersendiri dalam pemberantasan kejahatan transnasional.

Sebagai contoh dalam kasus illegal fishing dan wildlife crime, negara-negara Asia dan Afrika seringkali dirugikan oleh pelaku kejahatan yang mengambil persediaan ikan dan spesies liar di kawasan Asia – Afrika.

Selain itu, negara-negara Asia-Afrika juga kerap kali berkutat dengan proses kompleks pengembalian aset hasil kejahatan transnasional yang dilarikan ke luar negeri.

“Kejahatan transnasional serta pengembalian aset hasil kejahatan transnasional ini memerlukan perhatian serius dari Negara Asia dan Afrika yang seringkali menjadi korban. Kita perlu memperkuat kerangka hukum Internasional yang sejalan dengan kepentingan nasional Negara Asia dan Afrika,” tegasnya.

Wapres Ma’ruf Amin kemudian menutup sambutannya dengan pesan bahwa AALCO harus mampu menawarkan solusi dan menjadi aktualisasi dari solusi itu sendiri sebagai kontribusi negara-negara Asia-Afrika guna merealisasikan tata dunia yang adil dan beradab.

Pada sesi di pagi harinya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, ditunjuk mewakili Indonesia sebagai Presiden the 61st Annual Session of AALCO. Amanah ini merupakan sesuatu yang spesial mengingat Indonesia sebagai salah satu negara pendiri AALCO yang saat itu lahir dari semangat pergerakan bangsa Asia dan Afrika untuk melepaskan diri dari belenggu kolonialisme dan imperialisme sebagai hasil Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan memimpin rangkaian sidang 61st Annual Session of AALCO dari tanggal 16-20 Oktober 2023, yang akan membahas agenda-agenda yang selama ini telah dibahas pada sesi-sesi tahun sebelumnya, serta usulan baru dari negara-negara anggota AALCO.

Pada 61st Annual Session of AALCO tahun ini, sebagai tuan rumah Indonesia secara aktif mengajukan usulan agenda baru, yaitu terkait pembentukan Asset Recovery Expert Forum di antara negara-negara Asia-Afrika.

Selain itu, Indonesia juga mengusulkan pembahasan subtopik baru pada agenda “the Law of the Sea”, yaitu terkait “Illegal Fishing as a Transnational Organized Crime”, serta dua subtopik baru pada pembahasan agenda “Environment and Sustainable Development”, yaitu “Combating Transnational Wildlife Crime” dan “Strengthening Asian-African Collaboration on Climate Change”.

Usulan Indonesia mengenai pembentukan Asset Recovery Expert Forum sebagai penguatan dalam upaya pengembalian aset hasil kejahatan transnasional, isu illegal fishing sebagai kejahatan transnasional yang terorganisir, isu kejahatan terhadap satwa liar lintas batas, serta kerjasama negara Asia – Afrika terkait perubahan iklim merupakan hal penting yang perlu menjadi perhatian, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi negara negara Asia dan Afrika.

“Mari kita gunakan kesempatan pada 61st Annual Session of AALCO ini untuk mengobarkan kembali semangat kerja sama antara negara-negara Asia dan Afrika. Semangat ini, yang berakar pada Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 yang bersejarah di Bandung, akan tetap menjadi inti aspirasi kita bersama.

Sudah waktunya bagi kita untuk tidak hanya membahas masalah-masalah hukum, namun juga merefleksikan hasil Konferensi Asia-Afrika beserta prinsip-prinsipnya untuk terus memandu upaya kita bersama.

Sesi tahunan ini merupakan bukti komitmen kita terhadap visi Asia dan Afrika, bekerja sama untuk masa depan yang lebih baik,” pungkas Yasonna pada pidato pembukaannya sebagai Presiden 61st Annual Session of AALCO.

Editor : Muh Sain