687 Foreign Nationals Caught in Operation Jagrata, Residence Permit Violations Dominate

METRO ONLINE JAKARTA - The Directorate General of Immigration detained 687 foreign nationals during Operation Jagrata conducted across 270 locations throughout Indonesia from November 12 to 15, 2024. This operation is part of the Ministry of Immigration and Corrections' 100-day program, officially launched in October. In this Jagrata operation, 50 Immigration Technical

Implementation Units were deployed.To carry out Operation Jagrata, Acting Director General of Immigration, Saffar M. Godam,

instructed the Director of Immigration Supervision and Enforcement, Barron Ichsan, to establish centralized control and command. Of all the units conducting the operation, the Surabaya

Immigration Office was the unit that monitored the highest number of foreign nationals, detaining

92 individuals, followed by the Batam Immigration Office with 64 individuals, and the Tanjung Priok Immigration Office with 48 individuals.

"Of the 687 foreign nationals we detained, 128 of them were subject to legal action. Their

violations varied, ranging from engaging in activities inconsistent with their granted residence permits to entering and staying illegally in Indonesia," stated Godam.

Further, Godam explained that the cases of foreign nationals failing to comply with their residence permits included prostitution, working as therapists or beauty service providers inspas, selling food, laboring, and even acting as project supervisors.

Meanwhile, the Minister of Immigration and Corrections (Minister of Imipas), Agus Andrianto,clarified that the primary goal of Operation Jagrata is to ensure that every foreign national in

Indonesia adheres to prevailing immigration regulations. "This operation becomes increasingly significant given the rising number of visitors, particularly in the tourism and investment sectors,"

Agus explained.Previously, the Directorate General of Immigration had conducted three Jagrata operations

throughout 2024, detaining more than 3,000 foreign nationals. The Acting Director General emphasized that additional operations would be conducted under the Directorate General of

Immigration to ensure that foreign nationals entering and staying in Indonesia are of quality.

"In line with the meaning of Jagrata, which is 'always vigilant,' the immigration team continuously monitors potential violations by foreign nationals throughout Indonesia. This is to help maintain

Editor : Muh Sain 

Polemik Honorer Korban Laskar Pelangi Pemkot Makassar: Harapan Baru dari BKN

METRO ONLINE JAKARTA  – Polemik terkait ratusan pegawai honorer Pemkot Makassar yang diberhentikan sepihak akibat kebijakan kontroversial Wali Kota nonaktif Makassar, Danny Pomanto, pada tahun 2022 kini mendapatkan titik terang. 

Kebijakan pembentukan "Laskar Pelangi Pemkot Makassar" yang diperkenalkan pada pertengahan 2022 telah menuai kritik tajam, terutama karena menyebabkan ketidakadilan terhadap para honorer yang telah lama mengabdi.

Upaya memperjuangkan nasib honorer ini dilakukan oleh Ketua DPD Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulawesi Selatan, Akbar Hasan, yang akrab disapa Akbar Polo. 

Ia baru-baru ini mendatangi Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jl. Mayor Jendral Sutoyo No.12, Jakarta Timur, untuk membawa persoalan ini ke tingkat nasional.

Dalam pertemuan tersebut, tiga staf BKN Pusat menyambut kedatangan Akbar Polo dan menegaskan bahwa keberadaan "Laskar Pelangi Pemkot Makassar" tidak diakui secara formal oleh Badan Kepengawai Negara (BKN). 

“BKN tidak mengakui keberadaan Laskar Pelangi yang dibentuk oleh kebijakan Wali Kota Makassar nonaktif Danny Pomanto,” ujar salah satu staf BKN.

Lebih lanjut, pihak BKN menyarankan agar kasus ini diteruskan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Komisi ll DPR RI untuk mendapatkan tindak lanjut lebih lanjut.

Akbar Polo menegaskan komitmennya untuk membantu para honorer korban kebijakan ini. 

“Kami tidak akan diam menghadapi kezaliman yang telah menghancurkan masa depan para honorer korban Laskar Pelangi Pemkot Makassar,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera menemui salah satu deputi di Kantor Kementerian PANRB untuk menyerahkan bukti-bukti terkait dugaan kezaliman yang dilakukan oleh Wali Kota nonaktif Danny Pomanto. 

“Sesuai arahan BKN, kami akan membawa kasus ini ke Menpan RB dan Komisi ll agar keadilan bisa ditegakkan,” tutup Akbar Polo.

Laporan :( P)

Editor : Muh Sain 

Dukung Penuh Asta Cita, Menteri Hukum Lantik 11 Pimpinan Baru

METRO ONLINE Jakarta - Guna mewujudkan Asta Cita Presiden-Wakil Presiden RI, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, melantik 11 pimpinan eselon I baru di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI) untuk membantu dalam menjalankan tugasnya. 

Saat memberikan sambutan, Menteri Hukum mengatakan, bahwa Kementerian Hukum mendapatkan mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Asta Cita poin ke tujuh, yaitu berfokus pada penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi. 

“Upaya (pelantikan) ini bertujuan untuk mewujudkan supremasi hukum yang transparan dan adil” ujar Supratman dalam acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum, di Graha Pengayoman, Jakarta, Jumat (15/11/2024). 

Dihadapan para pimpinan baru tersebut, Supratman berpesan agar para pejabat yang baru dilantik untuk bekerja maksimal untuk Indonesia. 

“Jabatan dan kekuasaan pasti berakhir. Entah kita ikhlas atau tidak, kekuasaan itu akan kita tinggalkan. Oleh karena itu, mari kita buat bersama yang terbaik bagi bangsa dan negara” terangnya. 

Supratman juga menekankan, bahwa ada lima poin yang perlu dipedomani oleh para pimpinan di Kemenkum.

"Yang pertama jaga integritas dan akuntabilitas; kemudian dukung reformasi birokrasi; lalu kembangkan kompetensi dan profesionalisme; dan perkuat sinergi antar-Kementerian; serta berikan keteladanan dan semangat," tandas Supratman.

Berdasarkan salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169/ TPA Tahun 2024, diketahui bahwa beberapa pejabat Kementerian Hukum dan HAM kembali diberikan kepercayaan oleh Presiden untuk mengisi posisi pimpinan tinggi madya di Kementerian Hukum, diantaranya Komjen Pol. Dr. Nico Afinta sebagai Sekretaris Jenderal Kemenkum, Dr. Dhahana Putra sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan; Ir. Razilu, sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. 

Lalu ada Irjen Pol. Dr. Reynhard Silitonga sebagai Inspektur Jenderal Kemenkum, Min Usihen sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional. 

Selain itu, ada beberapa nama baru yang juga terpilih untuk mengisi posisi pimpinan tinggi madya di Kementerian Hukum seperti Dr. Widodo sebagai Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Andry Indradry sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, dan G.A.P. Suwardani sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

Untuk posisi Staf Ahli Kementerian Hukum, Presiden Prabowo menunjuk Komjen Pol. (Purn.) Dr. (H.C.). Andap Budhi Revianto sebagai Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan Kemenkum, Wisnu Nugroho Dewanto sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial Kemenkum, serta Dr. Sucipto sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi Kemenkum.

Editor : Muh Sain

Kuasa Hukum Farid Aswin, Meminta Agar PT MKN Segera Diproses atas Dugaan Penggelapan Dana

METRO ONLINE Jakarta – Merasa dirugikan hingga miliaran rupiah, Farid Aswin, Pemilik PT. Energie Qualita Nusantara, mengambil langkah hukum dengan melaporkan Bob Jamal, Direktur PT. MKN, ke Polres Metro Jakarta Timur. Laporan ini terkait dugaan penipuan dan penggelapan dalam transaksi bisnis beras yang telah berlangsung mulai Agustus tahun 2022 sampai hari ini November 2024 hampir dua tahun tanpa penyelesaian.

Menurut penuturan Farid, kasus ini berawal dari kerja sama bisnis beras yang disepakati antara kedua belah pihak. Farid mengaku telah mengirimkan beras senilai Rp.13, 9 miliar kepada Bob Jamal, namun hingga kini belum menerima pembayaran yang dijanjikan. Seiring berjalannya waktu, Bob Jamal justru sulit dihubungi dan seolah menghilang, meninggalkan Farid tanpa kepastian atas dana yang telah dikeluarkan.

“Kami sudah menunggu selama hampir dua tahun, dan tidak ada itikad baik dari pihak Bob Jamal untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran. Langkah hukum ini terpaksa kami ambil demi melindungi hak-hak kami,” ungkap Farid kepada media saat memberikan keterangan.

Farid juga menambahkan bahwa pihaknya sempat mencoba menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan melalui mediasi, namun tidak membuahkan hasil. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengajukan laporan ke kepolisian agar kasus ini mendapat penanganan yang lebih tegas.

Kasus ini sebelumnya tengah dalam tahap penyelidikan oleh kepolisian Polres Metro Jakarta Timur melalui Laporan Polisi nomor : LP/B/2425/X/2022/SPKT/Polres Metro Jakarta Timur/Polda Metro Jaya, tanggal 31 Oktober 2022,

Farid berharap aparat penegak hukum dapat menangani kasus ini dengan serius agar pelaku yang diduga melakukan penipuan dapat segera mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di sisi lain, laporan ini menjadi perhatian di kalangan pelaku bisnis, terutama karena melibatkan nominal yang cukup besar dalam transaksi antarperusahaan.

Sementara itu ADV. Sugiyono, SE, SH, MH selaku Kuasa Hukum Farid Aswin saat di konfirmasi awak media mengenai kasus ini mengatakan, atas kuasa yang sudah di berikan kapada kami, sesegera mungkin kami akan menangani kasus ini, salah satunya tentunya kenapa kasus yang sudah berjalan hampir 2 tahun dengan nilai kerugian 13,9 miliar belum bisa di selesaikan oleh pihak Aparat penegak hukum khususnya Polres Metro Jakarta Timur, ini menjadi pertanyaan dan catatan kami, untuk mengambil langkah-langkah yang tepat yang sekiranya diperlukan sebagai langkah transparasi oleh pihak penyidik antara lain menanyakan lambannya penganan kasus ini, ke Polres Metro Jakarta Timur maupun Mabes Polri, terang Adv. Sugiyono

“Kami bersama team Kuasa Hukum, tengah mempelajari secara detail dan seksama, untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam penanganan kasus ini, tentunya dibutuhkan kecermatan dan data-data yang up date, dalam waktu dekat ini kami akan melangkah agar kasus ini bisa terbuka, tentunya kami mohon dukungan dari rekan-rekan awak media untuk ikut mengawal kasus ini, ucap Adv. Sugiyono

Saat ini masyarakat luas pun menantikan perkembangan kasus ini, yang sekaligus menjadi pengingat bagi para pelaku usaha untuk lebih waspada dan berhati-hati dalam memilih rekan bisnis.( Bara )

(Red)

Kemenkumham Terima Penghargaan Manajemen ASN dari BKN, Apresiasi atas Pengelolaan Disiplin dan Kompetensi

METRO ONLINE Yogyakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dianugerahi penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam ajang Anugerah Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Rabu (13/11/2024). Kemenkumham mendapatkan penghargaan tersebut pada kategori Pengelolaan Disiplin Kementerian dan Pengelolaan Kompetensi Kementerian, sebuah pencapaian yang menggarisbawahi komitmen Kemenkumham dalam membangun kualitas dan kedisiplinan ASN.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Agung Rektono Seto, mewakili Sekretaris Jenderal menerima penghargaan bergengsi tersebut. Menurut Kakanwil DIY, pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Kemenkumham dalam menerapkan standar manajemen ASN yang efektif.

“Manajemen ASN di Kemenkumham telah berjalan dengan baik dan terukur, mulai dari penegakan disiplin hingga pengembangan kompetensi. Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa upaya kita dalam membangun birokrasi yang berintegritas dan berkualitas telah berada di jalur yang tepat,” jelas Agung.

Lebih lanjut Kakanwil DIY mengatakan, penghargaan ini juga menjadi dorongan bagi Kemenkumham untuk terus mempertahankan dan meningkatkan mutu manajemen ASN, khususnya dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi yang menuntut keterampilan serta adaptasi ASN yang lebih baik.

“Dengan komitmen yang kuat, diharapkan Kemenkumham dapat menjadi model bagi kementerian lain dalam menciptakan lingkungan kerja yang disiplin, dan penuh kompetensi untuk menunjang pelayanan publik yang prima bagi masyarakat,” ucap Agung.

Sementara itu, Plt. Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto, menyampaikan bahwa penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang telah menunjukkan kualitas unggul dalam manajemen ASN.

“Kami berharap pencapaian ini dapat dipertahankan dan terus dikembangkan untuk mewujudkan kinerja birokrasi yang semakin handal, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Haryomo.

Editor : Muh Sain 

Polda Sulsel Tetapkan 3 Tersangka Terkait Skincare Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya

METRO ONLINE SULSEL -- Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus peredaran produk skincare ilegal yang mengandung bahan berbahaya. Penetapan tersangka ini menyusul hasil uji laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Makassar terhadap 67 item produk kosmetik yang ditemukan mengandung bahan berbahaya dan tidak sesuai dengan ketentuan.

Produk-produk yang terindikasi mengandung zat berbahaya antara lain adalah FF Fenny Frans Day Cream Glowing, FF Fenny Frans Night Cream Glowing, RG Raja Glow My Body Slim, Mira Hayati Lightening Skin, dan MH Cosmetic Night Cream. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Sulsel, ditemukan sejumlah fakta yang mengarah pada pelanggaran yang merugikan konsumen.

Penyidik Polda Sulsel juga mengungkapkan bahwa produk-produk ini akan dilakukan uji lebih lanjut oleh instansi terkait, termasuk BPOM, untuk mengetahui kandungan yang lebih mendalam. Hasil dari uji laboratorium ini telah membuktikan bahwa produk-produk tersebut mengandung bahan kimia berbahaya yang berpotensi membahayakan kesehatan pengguna.

Tiga tersangka yang telah ditetapkan dalam kasus ini adalah (MH), (MS) dan (AS). Ketiga tersangka diduga melanggar sejumlah pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan kesehatan.

Adapun pasal yang diduga dilanggar oleh para tersangka adalah Pasal 62 ayat 1 jo Pasal 8 ayat 1 huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Pasal 35 jo Pasal 138 dan Pasal 136 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar berhati-hati dalam memilih produk kosmetik dan selalu memastikan produk yang digunakan telah terdaftar di BPOM. Ke depan, Polda Sulsel akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengusut tuntas peredaran produk kosmetik ilegal dan berbahaya ini demi menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Editor : Muh Sain

KEJAM Sulsel, Mendesak Kapolda Segera Periksa Pemilik PT Sanusi Putra Mandiri

METRO ONLINE Makassar,- KEJAM  SUL-SEL Mendesak Kapolda Sul-Sel Segera memeriksa Pemilik PT Sanusi Putra Mandiri. 

Dalam aksi demonstrasi di Play Over Azhari Hamid Selaku Jendral Lapangan menuntut Kapolda Sulsel untuk memanggil dan memeriksa pemilik Perusahaan PT Sanusi Putra Mandiri yakni saudara inisial SC yang diduga kuat Terlibat dalam Skandal Mafia BBM Bersubsidi yang ada di Sulawesi Selatan. 

Masa aksi menduga saudara inisial SC sebelumnya menggunakan PT. Wisan Petro Energi untuk menjual BBM bersubsidi kepada pengusaha industri, akan tetapi Perusahaan Tersebut karna di duga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Hadirkan Perusahaan Baru ini yakni PT Sanusi Putra Mandiri untuk memperlancar Skandal Bisnis Mafia BBM Solar Bersubsidi dan BBM Jenis AVTUR yang di dapatkan Dari Bandara Sultan Hasanuddin untuk di kirim ke Perusahaan yang ada di morowali Sulawesi Tengah dan di kirim ke kapal-kapal baik kapal PT Pelni maupun kapal Swasta. 

Perbuatan ini kami nilai hadirnya perusahaan baru ini tidak terlepas dari Cara dan pola kerja yang sama seperti perusahaan yang sebelumnya yaitu PT Wisan Petro Energi yang terstuktur, terorganis dan Permufakan Jahat ini telah melanggar hukum, mengingat bahwa BBM Bersubsidi  seharusnya diperuntukkan bagi  masyarakat Sulawesi Selatan yang membutuhkan. 

Menurut Azhari, bahwa demonstrasi ini dilakukan atas keprihatinannya terhadap kondisi yang sedang terjadi terutamanya Aktivitas Para Pelaku ulUsaha Migas yang dinilai sering melanggar regulasi Hukum yang berlaku dan tidak pernah di adili. 

Berdasarkan Undang-Undang para pelaku yang terbukti menyalahgunakan BBM subsidi baik individu maupun perusahaan dijerat dengan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, Yang Menyebutkan Setiap Orang Yang Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Yang Disubsidi Pemerintah Dipidana Dengan Pidana Penjara Paling Lama 6 (Enam) Tahun Dan Denda Paling Tinggi Rp 60.000.000.000,00 (Enam Puluh Miliar Rupiah).

“Keberadaan mafia BBM menjadi salah satu masalah besar dalam ketersediaan bahan bakar minyak di Sulsel, adapun masalah utama yang sebenarnya bukan pada besarnya subsidi yang harus dikucurkan pemerintah dari anggaran negara, melainkan kebocoran penggunaan atau penyaluran BBM yang selama ini terjadi,” ujar orator lainnya

Meminta kepada aparat kepolisian untuk memeriksa dan mengaudit perusahaan milik saudara Santo yang bergerak di bidang distribusi solar industri yang diduga kuat sebagai kamuflase untuk pendistribusian solar ilegal,” tutur Azhari

Mereka juga memberi warning, apabila dalam waktu dekat Kapolda Sulsel tidak memeriksa dan mengusut tuntas kasus dugaan mafia BBM ini Kami akan melakukan Aksi lebih massif dan Dengan Tuntutannya :

1. Mendesak Propam Polri untuk melalukan Pemeriksaan Secara Menyeluruh kepada Oknum Polri yang diduga membekingi PT SANUSI PUTRA MANDIRI dan Mafia BBM Terkhususnya Devisi Kriminal Khusus Polda Sulsel

2. Mendesak Kapolda sulsel untuk memeriksa dan mengadili Sodara Insial SC Pemilik Perushaan PT SANUSI PUTRA MANDIRI yang diduga mengangkut BBM Bersubsidi

3. Mendesak PPATK Memantau Segala bentuk Transaksi Keuangan di instansi Polda Sulsel yang memiliki Riwayat Transaksi Mencurigakan.

4. Mendesak Pertamina Reg 7 memberikan sanksi dan menghentikan kerja sama dengan PT SANUSI PUTRA MANDIRI.( Bara )

Editor : Muh Sain

Bareskrim Polri Sita Aset Milyaran Terkait Judi Online

METRO ONLINE. JAKARTA-- - Polri kembali melakukan pemblokiran aset dari jaringan pengendali judi online slot8278. Dari jaringan ini sebelumnya sudah disita aset dengan nominal Rp89 miliar.

“Siber Bareskrim Polri kembali memblokir aset senilai Rp36.860.289.000 yang terkait dengan situs perjudian online lainnya,” ungkap Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen. Pol. Himawan Bayu Aji dalam keterangan resmi, Selasa (12/11/24).

Pemblokiran aset ini, ujarnya, merupakan hasil dari penyelidikan mendalam terhadap aliran dana jaringan situs judi online internasional yang menawarkan berbagai macam jenis perjudian, seperti slot, poker, dadu, gaple, domino, koprok, serta berbagi jenis permainan kartu lainnya itu. Langkah ini menunjukkan komitmen tegas Bareskrim Polri dalam memberantas aktivitas judi online yang kerap meresahkan masyarakat dan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan.

“Proses pengungkapan ini berawal dari keterlibatan salah satu penyedia jasa pembayaran yang memfasilitasi pembayaran deposit untuk operasional situs tersebut,” ujarnya.

Direktur Tipidsiber Bareskrim Polri menjelaskan, dana sebesar Rp36.860.289.000 yang diblokir berasal dari layanan penyedia jasa pembayaran yang digunakan oleh jaringan ini. Saat ini, Penyidik Siber Bareskrim Polri masih melakukan pendalaman dan melacak aset-aset lainnya yang terkait dengan jaringan situs judi online.

“Siber Bareskrim Polri berharap dengan pemblokiran aset ini, rantai kejahatan siber yang memanfaatkan teknologi untuk perjudian online dapat ditekan secara signifikan,” jelasnya.

(thiar)

Imigrasi Gandeng Polri dan BP2MI Tingkatkan Kapasitas SDM Pimpasa

METRO ONLINE JAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan pembekalan terhadap Petugas ImigrasiPembina Desa (Pimpasa), yang resmi terbentuk Senin (04/11/2024) lalu. Melalui RapatKoordinasi Pimpasa yang digelar pada Selasa (05/11/2024), 146 personel Pimpasa menerimamateri-materi penting terkait permasalahan sosial dan tindak kejahatan yang kerap terjaditerhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). Beberapa narasumber yang diusung dalam kegiatantersebut meliputi dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Bareskrim Polriserta Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

“Agar Pimpasa kelak dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal, Imigrasi perlumemfasilitasi pengembangan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia). Langkah pertama yangkami lakukan yakni bersinergi dengan instansi terkait seperti BP2MI dan Polri. Sebelummemberikan edukasi keimigrasian, penting bagi Pimpasa memahami konteks sosial daridesa-desa yang akan dibinanya,” tutur Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar MuhammadGodam.

Dalam paparannya, narasumber dari Bareskrim Polri, AKP Roy Suganda Putra Sinurat, S.Trk,S.I.K, M. H. berfokus pada penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesiayang diatur oleh Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden(Perpres) No. 49 Tahun 2023.

“TPPO mencakup unsur proses, cara, dan tujuan eksploitasi, yang bisa meliputi perekrutan,pengangkutan, dan pemanfaatan korban untuk berbagai bentuk eksploitasi seperti praktikprostitusi, kerja paksa, hingga perdagangan organ tubuh,” tuturnya.

Ia juga menguraikan faktor-faktor penyebab TPPO di Indonesia, seperti faktor ekonomi,geografis, hingga sosial-budaya. Rendahnya kesadaran masyarakat, penggunaan akun palsuuntuk perekrutan online, serta perbedaan persepsi hukum antar negara menjadi tantanganutama dalam menangani TPPO. Strategi yang diterapkan Polri untuk menanggulangi TPPOmencakup sosialisasi dan peningkatan patroli di daerah rawan kejahatan.

Narasumber dari BP2MI, Brigjen Pol. Dayan I.V. Blegur, S.I.K, M.H, M.Han menerangkan,upaya perlindungan terhadap PMI dilaksanakan berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 tentangPelindungan Pekerja Migran Indonesia. Beberapa tantangan yang dihadapi para PMI antara

lain stigma negatif, penempatan ilegal oleh oknum tak bertanggung jawab hingga lilitan hutangdengan bunga pinjaman yang tinggi. Untuk merespon tantangan tersebut, BP2MI memberikanprogram-program seperti menciptakan komunitas relawan serta mendorong wirausaha dikalangan PMI dan keluarganya dengan bantuan akses permodalan, pelatihan, dan konsultasi.

Sementara itu, narasumber dari Bhabinkamtibmas, Brigjen Pol. M. Rudy Syafirudin, S.I.K, S.Hmenyebutkan, Bhabinkamtibmas bertugas menjaga ketertiban masyarakat melalui kemitraandengan masyarakat (perangkat desa), membangun komunitas yang berdaya, serta mencegahgangguan keamanan. (nama narsum) menyampaikan, Bhabinkamtibmas secara berkelanjutanmelaksanakan kegiatan seperti sambang atau kunjungan ke warga, deteksi dini untukmemahami dinamika masyarakat, dan problem solving untuk menyelesaikan masalah yangdihadapi masyarakat binaan.

Dalam kesempatan berbeda, Direktur Intelijen Keimigrasian Anom Wibowo mengatakan, proseskonsolidasi masyarakat di desa-desa binaan Imigrasi tidak terlepas dari sinergi dengan instansiterkait.

“Pimpasa memegang irisan dari ketiga instansi yang kami hadirkan dalam kegiatan pembekalanini. Melalui program ini, kami memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahanperdagangan orang penyelundupan manusia dari sisi keimigrasian. Pimpasa juga bersifatsebagai early warning system, di mana petugas mengumpulkan informasi berupa masukan danpertanyaan yang diperoleh dari masyarakat terkait isu keimigrasian,” pungkasnya.

Editor : Muh Sain

Cegah Calon PMI Jadi Korban Perdagangan Orang, 146 Personel Imigrasi Kawal DesaBinaan

METRO ONLINE JAKARTA - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imipas) menetapkan 146orang petugas imigrasi dari seluruh Indonesia sebagai Petugas Imigrasi Pembina Desa(Pimpasa) dalam Apel Besar Pengukuhan Petugas Imigrasi Pembina Desa, Senin (04/11/2024).Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto yang memimpin apel tersebutmenyebutkan, implementasi Desa Binaan Imigrasi dan penetapan Pimpasa merupakanpengejawantahan dari Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, terutama Asta Cita Ketujuhyaitu “memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan danpemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan”.

“Petugas Imigrasi Pembina Desa adalah juga merupakan wujud pelaksanaan 13 programakselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan kedelapan, yang menekankan padapencegahan TPPO dan TPPM. Masyarakat Indonesia berhak untuk berupaya sebaik-baiknyadalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka, termasuk memilih kesempatan bekerja di luarnegeri. Namun demikian, Pemerintah perlu melakukan langkah mitigasi untuk meminimalisasirisiko manipulasi dan penyelundupan manusia oleh oknum tak bertanggung jawab dalamproses persiapan dan penyaluran Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI),” tutur Menteri Agus.

Program Pimpasa merupakan salah satu program skala nasional Kementerian Imipas bersamapemerintah daerah dan perangkat desa di berbagai wilayah di Indonesia. Fokus dari DesaBinaan Imigrasi adalah mempermudah akses informasi terkait Paspor RI dengan melibatkanperangkat desa sebagai perpanjangan tangan kantor imigrasi. Selain itu, program inimemberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana perdagangan orang(TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM), khususnya melalui jalurpenyaluran Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural. Hingga saat ini, terdapat total 125Desa Binaan Imigrasi di seluruh Indonesia.

“Pimpasa juga akan mengumpulkan informasi berupa masukan dan pertanyaan yang diperolehdari masyarakat terkait isu keimigrasian. Jadi sifatnya sebagai early warning system terhadapinformasi keimigrasian,” lanjutnya.

Mengacu pada pernyataan resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI tanggal 27Maret 2024, di tahun 2023 jumlah penempatan PMI tercatat sebanyak 274.965, naik 37% dari tahun 2022 dan 176% dari tahun 2021. Sementara itu, data yang dihimpun oleh Badan PusatStatistik (BPS) dalam Laporan Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 2023menunjukkan bahwa pada 2022, sebanyak 99,8% PMI di sektor informal merupakan wanita.Dari segi tingkat pendidikan, lebih dari 70% PMI merupakan lulusan Sekolah MenengahPertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Agus Andrianto menjelaskan, tingginya ketertarikan masyarakat Indonesia untuk mencariperuntungan di luar negeri tidak dibarengi dengan literasi yang cukup. Hal ini membuka celahbagi oknum tak bertanggung jawab melakukan manipulasi dan memberi iming-imingkesejahteraan bekerja di luar negeri secara ilegal yang berujung petaka.

Oleh karena itu, jelasnya, melalui keberadaan Pimpasa pada Desa Binaan Imigrasi,Kementerian Imipas secara berkelanjutan mengedukasi masyarakat, termasuk siswa sekolahmenengah, untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya saat mengajukanpermohonan paspor. Selain itu, mereka yang berniat bekerja di luar negeri wajib mendaftarmelalui instansi yang terverifikasi oleh BP2MI.

“Pekerja migran berkontribusi besar terhadap perekonomian bangsa, maka sepatutnya kitaarahkan dan lindungi dengan sebaik-baiknya. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatanmendukung penuh pencegahan serta pemberantasan TPPO dan TPPM untuk menciptakankeamanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik,” pungkasnya.

Editor : Muh Sain 

Sekjen Kemenkumham Ajak Peserta SKD CPNS untuk Memberikan Usaha Terbaik

METRO ONLINE Jakarta - Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi agenda tahunan yang selalu diminati pelamar kerja. Saat ini, seleksi CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berada di tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Nico Afinta, mengajak para peserta SKD untuk memberikan usaha dan kemampuan terbaik pada tes ini. 

"Saya ucapkan selamat mengerjakan kepada seluruh peserta hari ini, tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda semua," ujar Nico saat memantau pelaksanaan SKD CPNS Kemenkumham di wilayah Jakarta, Selasa (29/10/2024). 

Nico mengecek seluruh tahapan penyelenggaraan SKD, mulai dari alur masuk peserta, registrasi, hingga ruangan pelaksanaan Computer-Assisted Test (CAT). Ia memastikan peserta CPNS mendapatkan pelayanan yang terbaik. 

"Pelaksanaan SKD CPNS juga merupakan bentuk pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat, maka berikanlah pelayanan kita yang terbaik dalam memfasilitasi peserta CPNS," jelasnya di Gedung Olahraga Nanggala Cijantung, Jakarta. 

Pada tahun 2024, sebanyak 437.779 peserta yang lolos  pada seleksi administrasi mengikuti SKD CPNS Kemenkumham yang telah berlangsung sejak 19 Oktober 2024. Pelaksanaan tes SKD ini dibagi di tiap wilayah se-Indonesia, dilaksanakan oleh kantor-kantor wilayah Kemenkumham berkoordinasi dengan Kantor Regional Badan Kepegawaian (Kanreg BKN) setempat. 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Agtas sebelumnya menyampaikan bahwa Kemenkumham menunggu calon-calon Insan Pengayoman terbaik untuk bergabung dan mengabdi kepada bangsa dan negara. Hal ini juga kembali ditekankan oleh Nico dalam arahannya. 

"Semua pasti akan tercapai jika ada kemauan. Apa yang kalian capai pada hari ini adalah karena usaha di hari-hari kemarin. Begitu juga yang akan kalian capai di esok hari karena usaha hari ini," pesan Nico.

Editor ; Muh Sain 

Penunjukan Pelaksana Tugas Kementerian Imi-Pas Percepat Proses Masa Transisi

METRO ONLINE Jakarta - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imi-Pas), Agus Andrianto telah menunjuk empat pelaksana tugas (Plt.) pejabat eselon I di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imi-Pas). Hal tersebut perlu dilakukan untuk mempercepat proses pelaksanaan masa transisi di Kementerian Imi-Pas.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Hantor Situmorang mengatakan dalam proses pembentukan suatu instansi atau lembaga yang baru, terdapat banyak aspek yang harus dipenuhi. Salah satu aspek tersebut adalah administrasi dan manajemen dalam mempersiapkan sumber daya untuk kelancaran operasional organisasi.

Berdasarkan pembentukan kementerian negara dan pengangkatan menteri negara Kabinet Merah Putih periode Tahun 2024-2029, perlu dilakukan penataan sementara guna menjaga keberlangsungan tugas dan fungsi pada Kementerian Imi-Pas sebagai kementerian yang baru. “Perlu dilakukan cepat dalam mempersiapkan kelengkapan organisasi, apalagi menyangkut hal-hal yang bersifat penting dan strategis sesuai dengan maksud pembentukan Kementerian Imi-Pas,” kata Hantor, Kamis (24/10/2024) malam.

Nantinya, selain melaksanakan tugas kedinasan sehari-hari pada jabatan eksisting, keempat pejabat tersebut juga ditugaskan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sementara sebagai Plt. sampai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden tentang Kementerian/Lembaga dan ditunjuknya pejabat yang definitif.

Adapun keempat pejabat tersebut adalah Asep Kurnia yang ditunjuk sebagai Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Imi-Pas, Y. Ambeg Paramarta sebagai Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Ibnu Chuldun sebagai Plt. Inspektur Jenderal, dan Saffar Muhammad Godam sebagai Plt. Dirjen Imigrasi.

Saat ini, Asep Kurnia bertindak sebagai Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, sedangkan Y. Ambeg Paramarta menjabat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham, Ibnu Chuldun (Staf Ahli Menteri Hukum dan HAN Bidang Politik dan Keamanan), dan Saffar Muhammad Godam (Direktur Izin Tinggal Keimigrasian).

“Penunjukan Plt ini sudah sesuai ketentuan yang berlaku, juga berdasarkan pertimbangan kapasitas, profesionalitas, dan kompetensi sebagai pejabat eselon I yang diberikan amanah mengawal proses transisi dan memudahkan koordinasi yang ditunjuk oleh pimpinan Kementerian Imi-Pas,” ujar Hantor di kantor Kemenkumham, Kuningan, Jakarta.

Editor : Muh Sain 

Kemenkumham Siap Bertransformasi dalam Kabinet Merah Putih

METRO ONLINE JAKARTA -- Presiden Republik Indonesia ke delapan, Prabowo Subianto telah melantik menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin pagi (21/10/2024). Berdasarkan susunan Kabinet Merah Putih, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bertransformasi menjadi satu kementerian koordintor, dan tiga kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. 

Kemenkumham yang bertransformasi menjadi Kementerian Hukum menyatakan siap untuk melakukan tranformasi kelembagaan dalam Kabinet Merah Putih. Hal tersebut disampaikan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas yang menegaskan bahwa Kemenkumham ingin menjadi contoh bagi kementerian lain perihal transformasi kementerian/lembaga (K/L).

“Bahwa upaya pemecahan kementerian ataupun penggabungan, itu adalah sebuah kebijakan presiden, karena presiden ingin melihat sesuatu berdasarkan fungsi, tugas, dan penajaman program, dan itu yang kita lakukan di Kemenkumham,” kata Supratman di Graha Pengayoman, Senin sore (21/10/2024).

Pemisahan Kemenkumham menjadi empat kementerian, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, tentu akan berdampak kedalam banyak aspek. Namun Supratman meyakinkan bahwa hal itu akan dapat diatasi paling lambat Juni 2025.

“Kemenkumham paling lambat bulan Juni tahun 2025, semua (hal yang) terkait dengan proses alih status, baik kepegawaian, sarana prasarana, itu akan selesai. Mungkin ini akan yang tercepat,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Sekjen Kemenkumham), Nico Afinta sebelumnya menegaskan, bahwa pihaknya telah melakukan upaya dalam mempersiapkan dinamika perubahan yang terjadi.

"Kami telah membentuk Tim Transisi untuk mempersiapkan transformasi Kemenkumham ini." ujar Nico ketika menyampaikan laporan Penyambutan Menteri dan Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Menteri dan Wakil Menteri Hukum, Menteri dan Wakil Menteri HAM, dan

Menteri dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Graha Pengayoman, Jakarta, Senin sore (21/10/2024). 

Sebagai respon cepat, lanjut Sekjen Kemenkumham, Tim Transisi Kemenkumham telah merumuskan beberapa hal, diantaranya adalah mempersiapkan draft SKB 3 menteri untuk menjebatani pengalihan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing kementerian. 

Lalu untuk bagian program dan anggaran, lanjut Nico, sudah disiapkan perubahan anggaran masing-masing anggaran, pengusulan revisi anggaran, serta penandatanganan perjanjian kerja tahun 2025. 

"Untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam bidang keuangan, kami telah mempersiapkan laporan keuangan hingga laporan penerimaan dana hibah," ucap Nico. 

Selanjutnya, berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM), Nico menyampaikan bahwa tim transisi akan befokus pada pemisahan SDM berdasarkan fungsi dan peran baru di masing-masing kementerian. 

"Tim Transisi juga sudah mempersiapkan langkah strategis seperti pengangkatan Plt. dan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN)," beber Nico.

Terkait dengan aset/ Barang Milik Negara (BMN) serta pengadaan barang dan jasa, Nico memaparkan bahwa saat ini Biro BMN masih bertanggung jawab atas pengelolaan aset sementara di tiga kementerian yang baru dibentuk. 

"Proses likuidasi ke kode satuan kerja baru sedang dipersiapkan dengan tujuan agar setiap aset dapat segera dialokasikan ke masing-masing kementerian." terang Sekjen Kemenkumham ini. 

Terakhir, lanjut Sekjen Kemenkumham, tim sudah mempersiapkan ruang kerja untuk seluruh Menteri dan Wakil Menteri. 

"Kami berharap komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang kuat akan terus terjalin untuk menghadapi tantangan ke depan. Kami siap mendukung kebijakan serta arahan yang diberikan" tutup Nico dalam laporannya. 

Setelah mengarungi perjalanan panjang sejak 79 tahun lalu, instansi yang membidangi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) ini telah beberapa kali berganti nomenklatur untuk menyesuaikan tugas dan fungsinya. Berawal dari Departemen Kehakiman pada 1945–1999, kemudian Departemen Hukum dan Perundang-undangan (1999–2001), lalu berubah menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (2001–2004), kemudian Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (2004–2009), dan terakhir Kemenkumham sejak 2009 hingga 2024. Teranyar, di era presiden ke delapan ini, Kemenkumham resmi menjadi Kementerian Hukum.

Sebagai informasi tambahan, berikut ini daftar nama menteri dan wakil menteri yang akan mengurusi bidang hukum dan HAM di Indonesia :

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Prof. Dr. H. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. 

Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan:  Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. 

Menteri Hukum: Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.

Wakil Menteri Hukum: Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.

Menteri HAM: Natalius Pigai, S.IP.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia: Mugiyanto Sipin

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Komjen. Pol. Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H.

Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Silmy Karim, S.E., M.E.,

Editor : Muh Sain 

Polisi Buka Tutup Sudirman-Thamrin Saat Iring-iringan Presiden dan Wapres

METRO ONLINE Jakarta - Polisi melakukan buka-tutup jalur Lalin di sekitar kawasan DPR hingga Sudirman-Thamrin saat prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Buka-tutup arus lalu lintas juga diberlakukan saat iring-iringan dari Gedung DPR/MPR ke Istana Negara.

"Untuk rekayasa Lalu lintas sifatnya situasional apabila terjadi kepadatan dilakukan tutup/buka jalur kendaraan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi dalam , Sabtu (19/10/2024).

Lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat akan dialihkan ke arah Harmoni apabila terjadi kepadatan lalu lintas. Begitu juga jika terjadi kepadatan lalu lintas di Harmoni, lalu lintas di Patung Kuda akan dialihkan sampai ke Bundaran CSW-Monalisa, Jakarta Selatan.

"Untuk moda TransJakarta tetap berjalan," imbuhnya.

Polisi mengimbau masyarakat yang akan melintas di kawasan Senayan, Sudirman-Thamrin untuk menggunakan transportasi umum. Masyarakat yang akan mengikuti pesta rakyat juga dipersilakan datang dengan memakai angkutan umum.

"Apabila masyarakat akan mengunjungi acara pesta rakyat agar menggunakan transportasi umum, karena tidak disediakan kantong-kantong parkir," tuturnya.

Kombes Latif menyampaikan Rekayasa lalu lintas (lalin) akan diberlakukan selama prosesi pelantikan Presiden dan Wapres terpilih besok 20 Oktober 2024.  Rencananya akan ada iring-iringan dari Gedung DPR/MPR ke Istana Negara.

"Ya kita lihat situasional kalau sudah penuh, nggak bisa lewat ya kita alihkan. Kita lihat situasi," ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman kepada wartawan di Silang Monas usai apel gelar pasukan TNI-Polri, Jumat (18/10).

Latif memastikan selepas prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan ada iring-iringan. Untuk itu rekayasa lalu lintas dilakukan agar meminimalisasi penumpukan kendaraan di kawasan Senayan hingga Istana Negara.

"Ya pasti, kan rangkaian kepala negara beberapa tamu negara ada rangkaian. Mereka tamu VVIP, pasti rangkaian," ucapnya.

Dia juga mengatakan, Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) ditiadakan khusus pada Minggu, 20 Oktober 2024 besok.

Berikut rute pengalihan arus lalu lintas di sekitar gedung DPR:

- Arus lalu lintas dari arah TL Lapangan Tembak menuju Jalan Gatot Subroto diputar balik di kolong sekat 2 atau dialihkan ke tanjakan layang Ladokgi arah Semanggi

- Arus lalu lintas dari tol dalam kota yang akan keluar di offramp Pulo Dua diluruskan ke arah Tol Tomang

- Arus lalu lintas dari Jalan Palmerah Timur menuju Jalan Gelora/pintu belakang Gedung DPR/MPR diluruskan ke Jalan Tentara Pelajar/Jalan Permata Hijau

- Arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda menuju Jalan Gelora/pintu belakang Gedung DPR/MPR RI dibelokkan ke Jalan Asia Afrika

- Arus lalu lintas dari Jalan Asia Afrika menuju TL Lapangan Tembak dibelokkan ke kanan Jalan Pintu 1 Senayan atau diputarbalik di TL Asia Afrika

- Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang menuju Slipi dialihkan ke kiri di sekat 2/Ladokgi ke Jalan Gerbang Pemuda

- Arus lalu lintas dari arah Slipi yang menuju Jl Gerbang Pemuda diluruskan ke arah Semanggi.

Editor : Muh Sain 

Kapolri Pastikan Siap Amankan dan Kawal Rute Pelantikan Presiden

METRO ONLINE Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan kesiapan dalam pengamanan dan pengawalan rute lalu lintas pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 pada 20 Oktober nanti.

Hal itu dikatakan Kapolri didampingi Panglima TNI Jenderal Agus Subianto usai Apel Gelar Pasukan Pengamanan VVIP Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Monas, Jakarta, Jumat (18/10/2024). Jenderal Sigit berujar, pihaknya sudah mengamankan rute-rute yang dilalui oleh kendaraan VVIP menuju Gedung DPR/MPR dan juga sebaliknya. Ia mengatakan ada informasi masyarakat akan ikut menyambut di sejumlah titik 

"Apalagi kita mendapat informasi bahwa menjelang titik keberangkatan dari masing-masing, menuju DPR/MPR dan sebaliknya nanti akan dihadiri masyarakat yang tentunya ingin menyambut kehadiran presiden lama dan baru, tentunya menjadi perhatian kita semua," kata Kapolri.

Kapolri juga mengimbau kepada masyarakat yang ingin melakukan penyambutan untuk tertib. Polri sambungnya, sudah melakukan antisipasi-antisipasi bilamana terjadi gangguan-gangguan. Selain ada yang masyarakat yang mendoakan juga sudah memantau ada kelompok-kelomook yang melaksanakan kegiatan aksi.

"Kami dengan Panglima ini akan terus bekerja untuk memitigasi, meminimalisir dan juga terkait dengan rencana pelantikan. Ini tentunya kita pun juga mengamankan rute rekayasa lalulintas ," ucapnya.

Ia menambahkan bahwa dalam pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Polri  menurunkan 15.224 personil. Belasan ribu personil dan berbagai satuan fungsi ini telah dibagi menjadi 8 satgas. Ia menyebut bahwa sebagai besar tengah melaksanakan tugas masing-masing dalam pengamanan pelantikan yang berlangsung lusa nanti.

Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI mengatakan bahwa TNI menurunkan 100 ribu personil. Pihaknya juga sudah memitigasi potensi-potensi gangguan yang mungkin terjadi.  "Ya kita mitigasi terus terkait ancaman dengan berkoordinasi dengan Polri dan satuan intelijen yang ada di wilayah terutama khususnya Jakarta," ujarnya.

Ia menerangkan bahwa untuk pengamanan VVIP untuk ring 1 dari Paspampres lengkap dengan sniper dan juga antidirone dan untuk ring 2 dan 3 oleh pasukan TNI-Polri.

Editor : Muh Sain 

Silmy Karim: Kerja Sama Imigrasi dengan VFS Global untuk Digitalisasi Layanan Keimigrasian

METRO ONLINE JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi meresmikan kerja sama dengan VFS Global,perusahaan terbesar di bidang layanan keimigrasian, pada Rabu (16/10/2024). Layanankeimigrasian pada website VFS Global akan mulai beroperasi pada Desember 2024, tepatsebelum musim liburan akhir tahun. Kedua belah pihak tak hanya bekerja sama dalampelayanan, namun juga dalam meningkatkan minat warga negara asing untuk mengunjungiIndonesia melalui berbagai program promosi.

Untuk memudahkan akses orang asing dalam mendapatkan visa, Ditjen Imigrasi telahmenerapkan layanan berbasis online. Kini, melalui kerja sama dengan VFS Global, DitjenImigrasi selangkah lebih maju dalam efisiensi proses permohonan dan penerbitan electronicvisa. Afiliasi VFS Global dengan international airlines seperti Emirates, Thai Airways dan AirIndia juga mendukung penyebaran informasi dan promosi visa Indonesia.

“Jejaring kerja sama VFS Global dengan airlines memungkinkan warga negara asing membelitiket pesawat sekaligus memperoleh visa, misalnya pada platform milik maskapai Emirates.Saya berharap kerja sama serupa dapat terjalin dengan Garuda Indonesia untuk semakinmempermudah proses perjalanan ke Indonesia,” tutur Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim.

Ia menjelaskan, Ditjen Imigrasi telah menerapkan digitalisasi visa elektronik (e-Visa) yang bisadi-apply online, dengan pembayaran menggunakan kartu kredit, serta dapat melewati autogate.“Sekarang, kami tingkatkan lagi jangkauan layanan dengan membuka akses permohonanmelalui VFS Global,” ujar Silmy Karim.

Mendukung pernyataan tersebut, pendiri dan Chief Executive Officer (CEO) VFS Global, ZubinKarkaria mengatakan pihaknya sangat gembira dapat turut menyediakan layanan elektronikvisa Indonesia.

“Indonesia merupakan destinasi yang sangat populer bagi para pelancong di seluruh dunia, dankami merasa terhormat untuk bermitra dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk layanan onlineini. Opsi baru pengajuan visa melalui website VFS Global akan meningkatkan pengalamanpengajuan visa, sehingga dapat mendorong penggunaan platform digital," tukas Zubin.

Nilai tambah lain diperoleh Ditjen Imigrasi melalui kerjasama ini di antaranya adalah fasilitaspemesanan grup besar dan layanan pelanggan dalam beberapa bahasa. Di samping itu,jaringan yang dimiliki VFS Global di 153 negara dengan 3.469 kantor cabang di seluruh dunia.

“Ditjen Imigrasi menawarkan solusi digital termutakhir yang meningkatkan experience bagiwarga negara asing yang ingin mengunjungi Indonesia. Dalam kerja sama kami dengan VFSGlobal, kami bertujuan untuk secara efektif berkontribusi terhadap peningkatan kedatanganorang asing, dengan mempertimbangkan jaringan dan platform digital yang dimiliki oleh partnerkami,” pungkas Silmy.

Editor : Muh Sain

Borong Penghargaan dari LKPP, Kemenkumham Terus Tingkatkan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa

METRO ONLINE Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) meraih penghargaan pada acara "Anugerah SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa 2024" yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP), Kamis (10/10/2024). 

Kementerian yang dipimpin oleh Supratman Andi Agtas ini unggul dalam sejumlah kategori. Pertama, kategori Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan Pejabat Fungsional Pengelola PBJ Berprestasi. Kemudian, pada kategori UKPBJ Proaktif dengan Keterisian Pejabat Fungsional Pengelola PBJ Tertinggi . Selanjutnya, pada kategori UKPBJ Proaktif dengan Capaian Usaha Mikro Kecil (UMK) Tertinggi. 

Sekretaris Jenderal Kemenumham, Nico Afinta, mengatakan Kemenkumham terus melakukan peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa. Salah satunya, dengan menggunakan sistem pengadaan yang pro terhadap produk dalam negeri, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) di Indonesia. 

"Kemenkumham meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta meningkatkan porsi pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi," ucap Nico usai acara pemberian penghargaan di Hotel Pullman Jakarta. 

Ia mengungkapkan UKPBJ Kemenkumham telah mencapai level kematangan 3 atau level proaktif. Posisi level proaktif merupakan komponen utama pada pilar transformasi tata kelola pengadaan barang dan jasa. 

"Kemenkumham berada pada level kematangan proaktif. Artinya, fokus pada kebutuhan pemangku kepentingan, melalui koordinasi internal dan eksternal," ungkap Jenderal Polisi bintang tiga tersebut. 

Capaian ini, jelas Nico, merupakan hasil komitmen seluruh jajaran Kemenkumham dalam mengikuti aturan-aturan tentang pengadaan barang/jasa yang berlaku. 

"Hal ini merupakan hasil dari komitmen dan kerja keras seluruh tim yang ada di Kemenkumham, yang telah mengikuti aturan dan parameter yang telah ditetapkan," tutur mantan Kepala STIK Lemdiklat Polri ini. 

Ia menyebutkan bahwa Kemenkumham telah menerima penghargaan serupa dari LKPP sejak tahun 2022 lalu. Kemenkumham melakukan upaya-upaya agar keunggulan pengadaan barang/jasa dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang. 

"Dari tahun 2022, 2023, hingga 2024, kualitas pengadaan barang/jasa Kemenkumham mengalami peningkatan. Dukungan pimpinan sangat penting, dan Kemenkumham akan terus ikut dalam ajang tahunan ini," ucap Nico. 

Adapun acara "Anugerah SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa 2024" merupakan ajang tahunan yang diinisiasi oleh LKPP. Tahun ini, penghargaan untuk Kemenkumham diserahkan oleh Plh. Kepala LKPP, Iwan Herniwan, kepada Sekretaris Jenderal, Nico Afinta; Kepala Biro BMN, Aman Riadi; dan Pejabat Fungsional  Pengelola PBJ, Anggara Rawijayadi. 

_Keyword SEO: Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, Nico Afinta, Penghargaan Pengadaan Barang/Jasa_ 

Editor : Muh Sain 

Operasi Zebra 2024: Tingkatkan Kesadaran dan Utamakan Keselamatan, Penindakan ETLE Diperbanyak di titik Rawan!

METRO ONLINE Jakarta – Kepolisian melalui Korlantas Polri akan menggelar Operasi Zebra 2024 pada 14 hingga 27 Oktober 2024. Tujuan utama dari operasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas dan mengurangi angka kecelakaan di jalan raya.

Dalam pelaksanaannya, petugas akan fokus pada edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Pelanggar lalu lintas, seperti yang tidak memakai helm, melawan arus, atau melebihi batas kecepatan, akan lebih sering mendapatkan teguran daripada sanksi langsung. Namun, sistem tilang elektronik (E-TLE) tetap akan berfungsi selama operasi berlangsung untuk mendeteksi pelanggaran yang tertangkap kamera pengawas.

Petugas di lapangan akan mengutamakan pendekatan humanis dengan memberikan penjelasan terkait pelanggaran yang dilakukan. Harapannya, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama, bukan hanya karena takut mendapatkan denda.

Di samping itu, tilang manual akan diterapkan bagi pelanggaran yang terpantau secara langsung, dan penggunaan E-TLE akan diperluas untuk mengawasi lebih banyak titik rawan pelanggaran. Masyarakat diajak untuk disiplin berlalu lintas demi menurunkan angka kecelakaan.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk mendukung Operasi Zebra 2024 dengan senantiasa mematuhi aturan lalu lintas, baik selama masa operasi maupun di luar operasi. Tertib berlalu lintas bukan hanya untuk menghindari sanksi, tapi juga demi keselamatan diri sendiri dan orang lain,” ujar Kabagops Kombes Pol Aries Syahbudin.

Operasi Zebra ini adalah bentuk komitmen Polri dalam menegakkan peraturan, dan dengan dukungan dari masyarakat, diharapkan tercipta lalu lintas yang tertib dan aman untuk semua. Mari kita wujudkan keselamatan di jalan raya bersama-sama.

Editor : Muh Sain

Polri Bongkar Sindikat Judi Online yang Dikendalikan Warga Negara Asing, Perputaran Uang Capai Rp 685 M

METRO ONLINE JAKARTA -- Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tegas menyuarakan larangan dan bahaya judi daring dengan dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Daring berdasarkan Perpres Nomor 21 Tahun 2024, dimana Bapak Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo sebagai Ketua Harian Penegakkan Hukum dan Bapak Kabareskrim Polri Komjen. Pol. Wahyu Widada sebagai Wakil Ketua Harian Penegakkan Hukum.

Pada Tanggal 1 Oktober 2024, Dittipidsiber Bareskrim Polri berhasil membongkar sindikat judi online yang dikendalikan warga negara (WN) Cina dengan perputaran uang yang mencapai Rp 685 miliar. Dalam kasus ini, penyidik menangkap 7 orang tersangka dengan peran yang berbeda.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, situs judi online yang bernama Slot8278 itu dikendalikan oleh warga negara Cina berinisial QF selaku Direktur Penyedia Jasa Pembayaran (PJP).

"QF berperan dalam mengatur dan memastikan kelancaran aliran dana dari hasil perjudian tersebut ke para pelaku maupun pengguna. Dia juga bertanggung jawab membuat kesepakatan kerja sama dengan PJP lainnya," ujar Himawan dalam konfrensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Kemudian 6 tersangka lainnya merupakan warga negara Indonesia (WNI) yaitu RA selaku Direktur Utama Penyedia Jasa Pembayaran, IMM selaku Komisaris serta Legal Penyedia Jasa Pembayaran, dan AF selaku Chief Operating Officer serta Manajemen Bisnis Penyedia Jasa Pembayaran.

Kemudian FH selaku Finance atau Manajemen Keuangan Penyedia Jasa Pembayaran, RAP selaku Operator Aplikasi Penyedia Jasa Pembayaran, dan HG selaku Operator Aplikasi penyedia Jasa Pembayaran.

Sementara satu orang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan inisial IJ yang merupakan warga negara Indonesia (WNI).

Himawan mengatakan, sindikat ini secara aktif menargetkan pasar Indonesia dengan jumlah pemain mencapai 85 ribu orang.

"Situs ini menarik pemain dari Indonesia dengan menyediakan berbagai jenis permainan judi daring," kata Himawan.

Selain di Indonesia, Himawan menyebut situs judi tersebut juga beroperasi di negara Asia lainnya seperti Thailand, Kamboja, Malaysia, Vietnam. 

Sementara untuk menarik minat masyarakat, situs judi itu memanfaatkan layanan penyedia jasa pembayaran dan perbankan sebagai tempat deposit dan penarikan hasil judi. 

"Para pelaku juga membuat aplikasi untuk mengoneksikan deposit dan withdraw dari penyedia jasa pembayaran ke website perjudian tersebut yang berada di Cina," tuturnya.

Himawan menjelaskan selama situs judi itu beroperasi sejak September 2022 hingga saat ini diperkirakan total perputaran uang yang terjadi mencapai Rp 685 miliar. 

Dalam kasus ini, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa 17 unit handphone, 3 unit laptop, 1 unit ipad, 3 unit token salah satu bank, 1 unit token bank, dan saat ini telah diajukan pemblokiran terhadap 5 rekening, serta uang tunai total Rp 6 Miliar 55 Juta.

Atas perbuatannya, Himawan mengatakan para tersangka dijerat Pasal 45 Ayat 3 Jo Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan atau Pasal 82 dan atau Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Transfer Dana.

Serta Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan atau Pasal 303 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal 20 tahun penjara.

Editor : Muh Sain 

Kemenkumham Raih Dua Penghargaan Pelayanan Publik dari Kementerian PANRB

METRO ONLINE Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) meraih dua penghargaan terhadap kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan publiknya dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Dua penghargaan tersebut masing-masing ditujukan kepada Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Yogyakarta dan Kanim Kelas II Non TPI Ponorogo.

Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas dan diterima oleh Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Asep Kurnia.

Kanim Kelas I Yogyakarta mendapatkan penghargaan 10 Terbaik Kategori Kementerian dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2024, sedangkan Kanim Kelas II Non TPI Kota Ponorogo meraih penghargaan dalam kategori yang berbeda, yaitu 10 Terbaik Kategori Kementerian dalam Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Terbaik Tahun 2024.

Asep bersyukur atas apresiasi yang diberikan oleh Kementerian PANRB. Dikatakan Asep, ini merupakan wujud dari komitmen seluruh jajaran Kemenkumham, dan jajaran keimigrasian pada khususnya, yang selalu ingin memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.

"Alhamdulilah. Kami sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih, serta apresiasi kepada seluruh jajaran Kemenkumham, dan jajaran keimigrasian pada khususnya, yang telah melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kita," kata Asep.

Sementara itu, Azwar Anas mengatakan tren indeks reformasi birokrasi (RB) dalam 10 tahun terakhir menggambarkan tren yang positif. Dimana rata-rata indeks RB pada kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah semakin meningkat.

“Hal ini menunjukkan upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan mampu memberikan pelayanan publik prima kepada masyarakat,” kata Azwar dalam kegiatan Gebyar Pelayanan Prima Tahun 2024 Kementerian PAN-RB dengan tajuk “Wujudkan Ekosistem Pelayanan Publik Transformatif, Inovatif, dan Inklusif”.

Pada 2023, indeks RB K/L berada pada posisi 76.81 dari capaian sebelumnya 75.48. Untuk tingkat provinsi, berada pada poin 69.71 dari sebelumnya 67.40. Sedangkan di level kabupaten/kota berada dalam angka 59.32 dari posisi sebelumnya di 56.56.

Lebih lanjut, Azwar menjelaskan setidaknya terdapat tiga pilar dalam layanan publik yang unggul, yaitu inovasi, sumber daya manusia (SDM), dan budaya berorientasi publik. Lainnya, Azwar juga menargetkan empat ekosistem dalam pelayanan yang terintegrasi pada 250 kabupaten/kota di tahun 2024 ini.

“Keempat ekosistem ini adalah direct services, yaitu pelayanan yang interaktif antara pelaksana dan penerima pelayanan. Kemudian mobile services, adalah pelayanan bergerak menggunakan sarana transportasi,” kata Azwar di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Selasa (08/10/2024).

Dua lainnya yakni self-services atau pelayanan yang dilakukan sendiri, dan electronic services yaitu pelayanan interaktif yang menggunakan teknologi informasi.

Gebyar Pelayanan Prima merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik pada instansi pemerintah, baik itu di lingkup K/L, maupun pemerintah daerah, sekaligus sebagai bentuk apresiasi atas peningkatan pelayanan publik.

Melalui kegiatan ini pula, diharapkan setiap instansi pemerintah dapat melakukan pembaharuan dan menerapkan kebijakan pelayanan publik demi terwujudnya pelayanan prima.

Editor : Muh Sain