Kunjungi Polda Sumut, Kapolri Tinjau Renovasi Masjid hingga Bakti Sosial

METRO ONLINE Medan. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengunjungi Polda Sumatera Utara (Sumut) pada Sabtu (22/3/2025). Dalam kunjungan ini, ia meninjau renovasi Masjid Al-Hidayah, menghadiri kegiatan bakti sosial, serta menyaksikan peletakan batu pertama pembangunan gedung baru.

Setibanya di Masjid Al-Hidayah Polda Sumut, Kapolri disambut oleh Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen Rio Firdianto, serta pimpinan dan perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut. Irwasda Polda Sumut, Kombes Nanang Masbudi, memberikan penjelasan mengenai progres renovasi masjid tersebut.

Setelah itu, Jenderal Sigit mengunjungi lokasi Bakti Kesehatan TNI-Polri, yang menargetkan 1.000 penerima manfaat. Kegiatan ini mencakup layanan pengobatan umum, pemeriksaan gigi, serta pemberian kacamata dan tongkat bagi masyarakat yang membutuhkan. Kabiddokkes Polda Sumut, Kombes dr. Ginting, turut memberikan laporan mengenai pelaksanaan bakti kesehatan ini.

Kapolri juga menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Gedung Ditlantas dan Ditresnarkoba Polda Sumut. Dalam kesempatan tersebut, ia menyerahkan bantuan sosial kepada masyarakat serta alat bantu bagi penyandang disabilitas. 

Total bantuan sosial yang disalurkan mencapai 1.000 paket, yang berisi bahan kebutuhan pokok seperti beras, minyak, dan roti kaleng.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, Kapolri meresmikan renovasi Masjid Al-Hidayah dengan penandatanganan prasasti. Ia juga secara simbolis melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan helipad di lingkungan Polda Sumut.

Editor : Muh Sain 

Terungkap! Hengky Setiawan, "Si Raja Voucher", Di Balik Skema Penipuan Investasi Rp 360 Miliar

METRO ONLINE JAKARTA -- Kasus investasi bodong yang melibatkan Hengky Setiawan, yang dijuluki "Si Raja Voucher", kini tengah menjadi sorotan publik. Hengky, yang dikenal sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Upaya Cipta Sejahtera (PT UCS), diduga telah menipu lebih dari 300 nasabah dengan kerugian mencapai sekitar Rp 362 miliar. Kasus ini berawal dari penerbitan bilyet investasi yang tidak sah, yang menggunakan saham PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk sebagai jaminan.

PT UCS, perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Hengky Setiawan dan adiknya, Welly Setiawan, memiliki aset berupa saham PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk yang berjumlah sekitar 2,7 miliar lembar, yang setara dengan 37% kepemilikan. Namun, pada tahun 2018, saham tersebut digadaikan oleh PT UCS ke Bank Sinar Mas. Meski saham tersebut sudah dijadikan jaminan, pada tahun 2019 hingga 2020, PT UCS malah menerbitkan bilyet investasi yang menjadikan 1 miliar lembar saham PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk sebagai dasar jaminan. Padahal, penerbitan bilyet investasi ini tidak mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan saham yang digunakan sebagai jaminan sudah dalam status digadaikan.

Aksi ilegal ini menyebabkan lebih dari 300 investor terjebak dalam investasi yang ternyata bodong, dengan kerugian yang diperkirakan mencapai Rp 362 miliar. Para nasabah yang merasa dirugikan mulai menuntut hak mereka, berusaha untuk mendapatkan kembali uang yang telah mereka investasikan. Untuk menghindari tuntutan tersebut, Hengky Setiawan mengajukan permohonan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dan akhirnya mempailitkan PT UCS.

Langkah Hengky ini diduga merupakan sebuah strategi untuk menghindar dari upaya nasabah yang ingin menagih uang mereka. Hingga kini, kasus ini masih dalam proses penyelidikan, dan pihak berwenang tengah mendalami dugaan penipuan besar yang melibatkan hengky dan perusahaan yang dipimpinnya.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, membenarkan bahwa pihaknya tengah menyelidiki kasus tersebut. "Saat ini, kami masih dalam tahap penyelidikan untuk mengidentifikasi apakah ada peristiwa pidana yang terjadi," ujarnya.

Baramakassar

Mahasiswa S1 STIK Angkatan 82/WWP Gelar Seminar Nasional Berthema " Mewujudkan Pelayanan Polri Yang Responsif dan Berorientasi

METRO ONLINE Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian ( STIK) menggelar seminar nasional bertajuk " Mewujudkan pelayanan polri yang responsif dan berorientasi pada harapan masyarakat dalam menghadapi tantangan Era 4.0 dan Transformasi Digital , Seminar ini diselenggarakan secara hybrib di.Auditorium mutiara STIK, Jakarta Selatan yang dihadiri 800 orang peserta .

Seminar ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi peningkatan pelayanan kepolisian yang cepat , transfaran, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat . pentingnya evaluasi terhadap sistem manajemen polri guna meningkatkan kepercayaan dan kepuasan publik. 

Dengan tantangan kompleksitas tugas dan sumber daya yang ada , polri dituntut untuk lebih responsif , seminar ini diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret untuk perbaikan sistem pelayanan kepolisian .

Seminar ini dihadiri Ketua STIK Lemdik Polri,   Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, Direktur Program Sarjana STIK Lemdik Polri , Brigjen Pol Dr.Endra Zulpan.Wakil Menteri PANRB Komjen Pol. (Purn) Purwadi Arianto, DR. Vita Mayastinasari

STIK-PTIK, Tenaga Pendidik - Dosen Tetap,DR. Vita Mayastinasari

STIK-PTIK, Tenaga Pendidik - Dosen Tetap,DR. Vita Mayastinasari

STIK-PTIK, Tenaga Pendidik - Dosen Tetap,Radhi Juniantino Dari Grab , Selain itu juga dihadiri Waket STIK Lemdik Polri , Dosen STIK -PTIK Lemdik Polri .

Dalam Seminar ini dihadiri sejumlah Mahasiswa S1 STIK Lemdik Polri Angkatan 82/WWP dan sejumlah Mahasiswa dari Universitas Di Jakarta dan sekitarnya.

Editor : Muh Sain 

Irjen Rusdi Hartono Resmi Jabat Kapolda Sulsel Gantikan Irjen Yudhiawan

METRO ONLINE JAKARTA -- Polri kembali melakukan rotasi jabatan perwira tinggi Polri. Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor 488/III/2025 tertanggal 12 Maret 2025, Irjen Pol Rusdi Hartono resmi ditunjuk sebagai Kapolda Sulawesi Selatan (Sulsel) menggantikan Irjen Pol Yudhiawan Wibisono.

Irjen Rusdi Hartono adalah lulusan Akpol 1991 yang memiliki pengalaman luas di bidang lalu lintas dan operasi kepolisian. Ia pernah menjabat sebagai Kapolrestabes Makassar (2015-2016), Karopenmas Divhumas Polri (2020-2021), Kapolda Sumatera Barat (2022), dan Kapolda Jambi (2022-2024).

Dengan pengalaman panjangnya, diharapkan Irjen Rusdi mampu meningkatkan keamanan dan ketertiban di Sulsel serta menekan angka kriminalitas di wilayah hukum Polda sul - sel.

Editor : Muh Sain 

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo M.Si. Mutasi Kapolda Sulsel Dan Sejumlah Kapolres , Ini Daftarnya

METRO ONLINE JAKARTA --Polri kembali melakukan mutasi besar-besaran di jajaran perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen).yakni  Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Yudhiawan dimutasi ke Pati Bareskrim Polri Penugasan Kemenkes dan Posisinya digantikan oleh Irjen Pol Rusdi Hartono yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Jambi, Sementara Kapolres jajaran yang berganti yakni, Kapolres Bone AKBP Erwin Syah,SIK.,MH di mutasi ke Wadirlantas Polda Sulsel dan posisinya di gantikan oleh AKBP Sugeng Setyo Budhi yang sebelumnya menjabat Kapolres Bolaang Mongondow Timur Polda Sulawesi Utara.

Kapolres Bulukumba AKBP Erma Suryono dimutasi menjadi Wakapolrestabes Makassar. Posisi yang ditinggalkannya diisi oleh AKBP Restu Wijayanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Makassar.

Untuk jabatan Kapolres Pelabuhan Makassar kini diisi oleh AKBP Rise Sandiyantanti yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit Regident Ditlantas Polda Sulsel.

Kapolres Toraja Utara AKBP Zulanda di mutasi ke Kabagdalpers Ro SDM Polda Sulsel dan posisinya di gantikan oleh AKBP Stephanus Luckyto Andry Wicaksono yang sebelumnya bertugas di Kakorlantas Mabes Polri. 

Kapolres Pangkep AKBP Ari Kartika Bakti diangkat dalam jabatan barunya sebagai Wakaden B Ropaminal Divpropam Polri dan posisinya di gantikan oleh AKBP Muhammad Husni Ramli yang sebelumnya menjabat Kapolres Luwu Utara.

Untuk jabatan Kapolres Luwu Utara diisi oleh AKBP Nugraha Pamungkas yang sebelumnya menjabat Kanit 3 Subdit V Dittipideksus Bareskrim Polri.

Kapolres Gowa AKBP Reonald T.S Simanjuntak diangkat dalam jabatan barunya sebagai Kasubbidpenmas Bidhumas Polda Metro Jaya dan jabatan yang di tinggalkan diisni oleh AKBP Muh. Aldy Sulaiman.

AKBP Gotam Hidayat Kapolres Takalar diangkat dalam jabatan barunya sebagai Wadir Intelkam Polda Jabar dan jabatan yang ditinggalkan akan diisi oleh AKBP Supriadi Rahman.

Kapolres Palopo AKBP Syafii Nafsikin di mutasi ke Kasubbid Provos Polda Metro Jaya dan posisinya digantikan oleh AKBP Dedi Surya Dharma yang sebelumnya menjabat Kapolres Enrekang.

Sementara Kapolres Enrekang akan di jabat oleh AKBP Hari Budiyanto yang sebelumnya menjabat Kanit 2 Subdit III Dittipidter Bareskrim Polri.

Kapolres Pinrang AKBP Andiko Wicaksono dimutasi ke Kasubbagbeklat Bagdamkeman Romisinter Divhubinter Polri dan jabatan yang ditinggalkan akan diisi oleh AKBP Edy Sabhara Mangga Barani.

Kapolres Tana Toraja AKBP Malpa Malacoppo diangkat dalam jabatan barunya sebagai Wadir Intelkam Polda Sulsel dan jabatan yang ditinggalkan akan diisi okeh AKBP Budi Hermawan.

Editor : Muh Sain 

Direktur Program Sarjana Brigjen. Pol. Dr. Endra Zulpan S.I.K., M.Si. Buka Latprostaf Mahasiswa S-1 Angkatan 82 Tahun 2024/2025

METRO ONLINE Jakarta, Metro Online -Pelatihan Prosedur Staf  ( Latprostaf) ini bertujuan Guna untuk Meningkatkan kemampuan kepemimpinan manajerial pembinaan dan operasional kepolisian dalam rangka menghadapi Permasalahan untuk mewujudkan mahasiswa S1 STIK Lemdik Polri angkatan 82 yang Presisi.

Adapun Kegiatan ini merupakan bagian dari Pendidikan Semasa Jadi Mahasiswa S1 STIK Lemdik Polri Angkatan 82 Tahun 2024/2025 yang dilaksanakan di aula STIK-PTIK Lemdik Polri , Rabu ( 12/03/2025 ) .

Latprostaf ini dibuka Direktur Program Sarjana STIK PTIK Lemdik Polri , Brigjen Pol Dr Endra Zulpan, SIK, M,S,i yang juga dihadiri sejumlah Pamen STIK PTIK , dan Dosen STIK -PTIK Lemdik Polri.

Setelah dilaksanakan Pembukaan Latprostaf Ini yang dihadiri Oleh Ketua STIK PTIK Lemdik Polri   Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si dan memantau pelaksanaan kegiatan Latprostaf ini.

Pada pembukaan Latprostaf , Direktur Program Sarjana Brigjen Pol Dr Endra Zulpan mengatakan Latprofstaf bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kemampuan dan keterampilan mahasiswa S-1 STIK Lemdik Polri angkatan 82/Widya Wira Pratama dalam melaksanakan tugas selalu Wakapolres , Kabag dan kasat fungsi kepolisian ditingkat polres sehingga diperoleh kesamaan persepsi dalam menjabarkan tugas pokoknya selain itu memberikan gambaran mengenai situasi cara bertindak maupun untuk mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas, harapnya

Menurut E Zulpan kegiatan ini berlangsung Tiga hari ,dan kegiatan Latprostaf bertemakan " Pelatihan Prosedur staf guna meningkatkan kemampuan kepemimpinan manajerial pembinaan operasional kepolisian dalam rangka mewujudkan Asta cita menuju Indonesia Emas 2045" 

Pembukaan ini dilakukan penyematan Tanda Jabatan kepada Mahasiswa S-1 STIK angkatan 82 oleh Direktur Program Sarjana STIK -PTIK Lemdik Polri .( A.Ahmad )

Editor : Muh Sain 

Dankorps Brimob Polri, Komjen Pol. Imam Widodo Jadi Irup Upacara Pembukaan Dikbangspes Dasar Brimob STIK Angkatan Ke-83 2025/2026

METRO ONLINE Pasuruan Jatim, - Komandan Korps Brimob Polri, Komjen Pol. Imam Widodo, Memimpin Langsung Upacara Pembukaan Pendidikan Pengembangan Spesialisasi (Dikbangspes) Dasar Brimob Bagi Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Angkatan Ke-83. Upacara Berlangsung di Lapangan Tribrata Gajah Mada Pusdik Brimob Lemdiklat Polri, Watukosek, Pasuruan, Jawa Timur, Pada Jumat (7/3/2025).

Turut Hadir Dalam Upacara Yakni Ketua STIK Lemdiklat Polri Irjen Pol. Dadang Hartanto,  Waket Bid Minwa STIK, Brigjen Pol Ricky , Dir Pascasarjana STIK Brigjen Pol Indarto ,  Direktur Program Sarjana, Brigjen Pol Dr Endra Zulpan Perwira Pendamping, Danpas Brimob II Korbrimob Polri Brigjen Pol. Arif Budiman, Danpas Brimob III Korbrimob Polri Brigjen Pol. Almas Widodo Kolopaking, Dansatbrimob Polda Jatim Kombes Pol. Suryo Sudarmadi, Kapusdik Brimob Lemdiklat Polri Kombes Pol. M. Guntur, Dansat Intel Brimob Korbrimob Polri Kombes Pol. Mulyadi, Dansatlat Brimob Korbrimob Polri Kombes Pol. Christianto Goetomo Serta Para Tamu Undangan Lainnya.

Dalam Amanat Dankorbrimob Polri Menyampaikan, Ucapan Selamat Datang Kepada 256 Mahasiswa STIK Angkatan Ke-83 yang sudah menempati Bumi Kandung , Pusdik Brimob Watukosek Pasuruan.

“Selamat Datang Kepada 256 Mahasiswa STIK Angkatan Ke-83 Yang Akan Mengikuti Pendidikan Selama Dua Bulan Ke Depan. Saya Tekankan Bahwa Pentingnya Semangat, Disiplin Dan Dedikasi Dalam Menjalani Pelatihan,” Pernyataan Dankorbrimob Polri.

“Laksanakan Setiap Tahapan Dengan Sungguh-sungguh,Jadikan pelatihan Ini Sebagai Pembentukan Karakter, Jiwa Korsa Dan Semangat Juang Yang Tinggi. Sebagai Calon Pemimpin di Institusi Polri, Kalian Akan Menghadapi Berbagai Situasi Yang Menuntut Keberanian, Kecermatan Serta Kemampuan Mengambil Keputusan Yang Tepat,” Lanjutan Pernyataan Dankorbrimob Polri.

Lebih Lanjut, Dankorbrimob Polri Menegaskan Bahwa Pelatihan Ini Merupakan Tahapan Penting Dalam Membentuk Perwira Polri Yang Profesional Dan Berintegritas. Selain Memiliki Wawasan Akademik Yang Luas, Seorang Perwira Polri Juga Harus Memiliki Keterampilan Teknis Dan Taktis Guna Mendukung Tugas Kepolisian Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Dalam Negeri.

Dengan Mengikuti Dikbangspes Dasar Brimob Ini, Diharapkan Para Mahasiswa STIK Dapat Meningkatkan Kemampuan Dan Kesiapan Dalam Menjalankan Tugasnya Sebagai Perwira Polri di Masa Depan.

Diakhir Kegiatan ini dilaksanakan buka puasa bersama dengan Pejabat Utama Koprs Brimob Polri dan STIK-PTIK Lemdik Polri.

( Andi Ahmad )

Editor : Sain 

Sumber : Lemdik Polri

Tinjau Banjir di Lapas Cikarang, Dirjenpas Pastikan Layanan Warga Binaan Tetap Berjalan

METRO ONLINE Cikaranag, - Musibah bajir di berbagai daerah di Jakarta dan Jawa Barat turut dirasakan  beberapa Unit Pelaksana Tekhnis Pemasyarakata, di antaranya Lapas dan Bapas Cikarang. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kementrian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Mashudi,  meninjau langsung ke lapas Cikarang dan Bapas Cikarang yang  terletak bersebelahan, Selasa (4/3)

Khususnya Lapas Cikarang yaanag saat ini berpenghuni 1451 warga binaan , Dirjenpas Mashudi  melakukan peninjauan semua area, khususnya kondisi warga binaan 

"Yang pertama kami  ingin memastikan keamanan mereka, tetap terpenuhinya layanan makan dan perawatan mereka apabila ada yang sakit. walaupun saat ini kondisi  sangat memprihatinkan karena  banjir dan penerangan terpaksa dipadamkan untuk keselamatan semua, pengamanan, pelayanan dan perawatan bagi warga binaan harus tetap berjalan semaksimal  mungkin," ungkap Mashudi

Berjalan di tengah banjir , Mashudi pun  mengingatkan kepada kepala lapas  Cikarang dan jajaran untuk berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak- pihak yang akan medukung mengatasi dan memulihkan dampak dari banjir. Seperti berkoordinasi dengan PLN dan BMKG , berkolaborasi dengan Polres Cikarang  untuk mengungsikan sementara beberapa warga binaan. Beberaapa warga binaan wanita dipindahkan ke Lapas Perempuan Bandung. Pihak Lapas juga telah bekerjasama dan mendapat dukungan dari Polres Metro Bekasi dan Polsek Cikarang 1 pleton, Brimob 10 orang dan  perahu karet untuk membantu lalu lintas ,;

"Warga binaan Lapas Cikarang  pun telah dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi. Sampai saat ini kondisi tetap kondusif dan teratasi. Mohon doanya agar musibah ini dapat cepat teratasi,"kata Mashudi 

Beberapa langkah yang juga dilakukan Lapas Cikarang adalah  melkukan penyedotan air yang dibuang ke areea luar lapas yang lebih rendah dengan bantuan alat dari BPBD, yang juga meminjamkan perahu karet

"Kami terus melakukan monitoring dan berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam penanganan banjir di Lapas Cikarang," pungkas Mashudi

Mashudi juga  memberi semangat kepada semua petugas Lapas Cikarang dan jajaran, selain warga binaan. Turut  mendampingi meninjau Direktur Pengaanan dan Intelejen. 

Editor : Muh Sain 

Peran Polri Jaga Kamtibmas, MUI: Alhamdulillah Keamanan dan Persatuan Terwujud

METRO ONLINE Jakarta. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan damai. Di sisi lain, dalam menciptakan kamtibmas yang aman dan damai tersebut juga tentunya menjadi tugas Polri. 

“Kita hidup di tengah masyarakat yang tingkat stabilitas keamanan dan persatuan sampai hari ini masih dalam koridor yang menggembirakan,” ujar Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar, Senin (3/3/25).

Ia mengakui bahwa sering terjadi konflik sosial, kerusuhan, unjuk rasa, tawuran, bahkan geng motor yang meresahkan di tengah-tengah masyarakat. Namun, hal itu bisa diatasi Polri hingga situasi kamtibmas kembali kondusif.

“Alhamdulillah semuanya bisa ditangani dengan baik. Ini menunjukkan betapa pentingnya kehadiran Polisi di tengah hiruk pikuk masyarakat yang sekarang terjadi,” jelasnya. 

Jika tidak ada Polri, ungkap Ketua MUI, akan banyak hal-hal tak terkendali di masyarakat. Sebab, tak di pungkiri masih banyaknya keterbatasan di masyarakat yang kemudian diisi oleh Polri.

Kehadiran Polri, ujarnya, sangat memberikan perlindungan bagi masyarakat. Situasi aman benar-benar dirasakan seluruh masyarakat hingga hari ini berkat kerja keras Polri.

“Pengetahuan masyarakat tentang keamanan masih terbatas. Pengetahuan masyarakat tentang konflik di tengah-tengah masyarakat masih terbatas. Tapi dengan hadirnya polisi, maka masyarakat merasa terlindungi, masyarakat merasa aman, kehadiran mereka ini membuat hati masyarakat ini menjadi tenang karena merasa ada yang melindungi,” ujarnya. 

Menurut Ketua MUI, Polri memiliki tugas penegakan hukum, sebagaimana Indonesia yang merupakan negara hukum. Dengan berbagai aturan yang ada, hal itu memberikan keadilan di masyarakat. 

Diharapkan, Polri akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dengan tugas melindungi, mengayomi, melayani, dan memberikan keadilan. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat harus tetap menjadi komitmen bagi Polri.

“Masyarakat butuh rasa keadilan di tengah-tengah kehidupan dan polisi kita hadir di tengah-tengah masyarakat dengan baik dalam rangka penegakan hukum itu dan di dalam memelihara rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Hidup polisi, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Selamat bekerja,” jelas Ketua MUI.

Editor : Muh Sain 

Menteri Imipas Makan Bersama Warga Binaan Rutan Cipinang

METRO ONLINE Jakarta, – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, makan bersama Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang pada Selasa (25/2) siang. Bukan sekadar makan bersama, kegiatan ini sekaligus mempererat hubungan antara Warga Binaan dengan petugas serta memberikan semangat dalam menjalani pembinaan.

Menteri Agus Andrianto menyapa langsung warga binaan dan mengajak mereka untuk berdiskusi, membuka ruang kepada warga binaan untuk menyampaikan aspirasi mereka. Bahkan Agus  menawarkan warga binaan untuk mengikuti pelatihan di Bengkel Kerja Nusakambangan “Pembinaan bukan hanya soal menjalani hukuman, tetapi juga tentang bagaimana menjalani masa pidana dengan baik, terus memperbaiki diri dan kembali menjadi individu yang lebih baik di masyarakat. Jika teman-teman berminat bisa kita ikutkan pelatihan kemandirian di Nusakambangan, kita sudah buat beberapa modul untuk pembelajaran disana,” ajaknya.

Bertepatan menjelang bulan Ramadan Menteri Agus mengajak para Warga Binaan dan seluruh petugas Pemasyarakatan untuk lebih menghargai karunia Tuhan Yang Maha Kuasa “Bulan puasa ini seharusnya bisa menjadi ajang evaluasi diri agar menjadi insan yg lebih baik, kita semua perlu berpuasa dari hal-hal yang akan menjerumuskan atau merugikan diri, jika tidak bisa berbuat banyak kepada masyarakat setidaknya kita bisa menjaga diri agar tidak menjadi masalah bagi orang lain,” pesannya.

Menteri Agus bersama warga binaan rutan cipinang menikmati menu yang sama dengan warga binaan, sesuai dengan jadwal menu bagi warga binaan cipinang pada hari itu. Pada kesempatan itu juga, Menteri Agus bertukar jatah makan dengan salah satu warga binaan dan menyantapnya bersama.

Acara ini juga dirangkaikan dengan hiburan stand-up comedy oleh komedian Mongol, yang juga pernah menjadi Warga Binaan Rutan Cipinang tahun 2009. Kehadiran Mongol tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi para Warga Binaan bahwa perubahan ke arah yang lebih baik selalu memungkinkan melalui pembinaan yang tepat. Lewat pengalaman pribadinya, ia memberikan motivasi kepada Warga Binaan untuk tidak menyerah dalam menjalani pembinaan dan terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

“Dulu saya sempat merasa terpuruk, tapi life must go on jadi ya saya jalani saja, dan bahkan saat masih Warga Binaan saya menjadi ketua Gereja pertama di Rutan Cipinang ini. Kalau teman-teman memang membutuhkan saya juga bersedia membantu memberikan pelatihan di bidang seni,” ujarnya. 

Selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya Pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan yang lebih humanis. Selain program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, pendekatan psikososial seperti ini diharapkan dapat meningkatkan optimisme Warga Binaan dalam menghadapi masa depan.

Agus Andrianto berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan di berbagai Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan lainnya sebagai bagian dari pembinaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan semangat Ramadan, diharapkan Warga Binaan dapat semakin termotivasi untuk memperbaiki diri dan menyiapkan langkah menuju kehidupan yang lebih baik setelah bebas.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan  makan siang bersama warga binaan, juga didampingi wakil menteri imigrasi dan Pemasyarakatan, Pimpinan Tinggi dan Ka.UPT Pemasyarakatan.

 

Editor : Muh Sain 

Ketua DPD PJI Sulsel Temui Direktur PTIK Brigjen Pol Endra Zulpan di Jakarta

METRO ONLINE Jakarta – Dalam rangka mempererat tali silaturahmi antara Polri dan insan pers, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Jurnalis Indonesia (DPD PJI) Sulawesi Selatan, Akbar Hasan yang akrab disapa Akbar Polo, melakukan kunjungan ke Brigjen Polisi Dr. Endra Zulpan, S.I.K., M.Si., yang saat ini menjabat sebagai Direktur Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lemdiklat Polri.Senin,24/2/2025

Dalam kunjungan tersebut, Akbar Hasan didampingi oleh Bendahara DPD PJI Sulsel, Muh. Natsir. Keduanya diterima langsung di ruang kerja Brigjen Endra Zulpan yang berada di Gedung STIK PTIK, lantai II, Jalan Tirtayasa Raya, Jakarta Selatan.

Brigjen Endra Zulpan, yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Humas Polda Sulsel dan Polda Metro Jaya, menuturkan bahwa silaturahmi merupakan hal penting dalam mempererat hubungan antar sesama Manusia.

“Silaturahmi adalah bentuk komunikasi yang harus dijaga, terutama dalam membangun hubungan baik antara Polri dan insan pers,” ujar Brigjen Endra Zulpan.

Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menganggap Akbar Hasan seperti adik kandung sendiri dan menyampaikan selamat atas jabatan barunya sebagai Ketua DPD PJI Sulawesi Selatan.

“Saya sangat mengapresiasi kunjungan ini. Akbar bukan hanya seorang rekan, tetapi sudah seperti keluarga bagi kami,” tambah Brigjen Endra Zulpan.

Kunjungan ini diharapkan semakin mempererat hubungan antara Polri dan insan pers dalam upaya bersama menjaga komunikasi yang harmonis dan mendukung kinerja jurnalistik yang profesional di Sulawesi Selatan.

(Akbar)

Ada Produk Karya Warga Binaan Di Pasar Baru Bandung Sesditjenpas Resmikan Toko

METRO ONLINE Bandung – Dalam upaya mendukung pembinaan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Sesditjenpas) Gun Gun Gunawan bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat (Kakanwil Ditjenpas Jabar) Kusnali meresmikan Toko Pojok Hasil Karya Warga Binaan di Pasar Baru Trade Center, Bandung, pada Jumat (14/02/2025).

Sebelum peresmian, Kakanwil Ditjenpas Jabar Kusnali menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Direktur Utama PT. Dam Sawarga Maniloka Jaya, Rudy Kangdra. Kerja sama ini bertujuan untuk memperluas pemasaran produk hasil karya warga binaan dari berbagai Lapas dan Rutan di Jawa Barat. Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Sesditjenpas Gun Gun Gunawan.

Acara ini juga dihadiri oleh para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Jawa Barat, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Ditjenpas Jabar, serta mitra kerja sama yang mendukung pemasaran produk hasil karya WBP. Suasana semakin meriah dengan penampilan tarian kreasi Papua dari WBP Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung, yang menjadi bukti keberhasilan program pembinaan kepribadian di Pemasyarakatan.

Dalam sambutannya, Sesditjenpas Gun Gun Gunawan menyampaikan harapannya agar produk WBP dapat dipasarkan lebih luas dan tidak hanya terbatas di Bandung.

"Semoga produk warga binaan ini bisa dipasarkan ke masyarakat luas, dan ke depan tidak hanya di Bandung, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia. Ini menjadi motivasi bagi warga binaan agar saat kembali ke masyarakat, mereka memiliki keterampilan yang berguna," ujar Gun Gun.

Senada dengan itu, Kakanwil Ditjenpas Jabar Kusnali menegaskan bahwa produk karya WBP sangat beragam, mulai dari kuliner hingga kerajinan tangan. 

"Hari ini kita melihat bahwa melalui kolaborasi, Pemasyarakatan bisa memberikan dampak yang lebih luas sesuai dengan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta selaras dengan salah satu dari Delapan Misi Astacita Presiden Republik Indonesia. Mari kita bersama memasarkan dan menyebarluaskan produk hasil karya warga binaan," ungkap Kusnali.

Sebagai penutup, Gun Gun Gunawan kembali menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung karya WBP.

"Dukungan dari berbagai pihak sangat penting untuk memastikan bahwa program pembinaan kemandirian ini berjalan dengan optimal. Dengan adanya pasar bagi produk WBP, kita tidak hanya membantu mereka memperoleh keterampilan, tetapi juga membangun kepercayaan diri untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Mari kita bersama mendukung karya mereka," pungkasnya.

Dengan hadirnya Toko Pojok Hasil Karya Warga Binaan, diharapkan masyarakat semakin mengenal dan mendukung produk hasil karya WBP, sehingga mereka memiliki kesempatan lebih luas untuk berkontribusi secara positif di tengah masyarakat.

Setelah peresmian, para tamu undangan melakukan peninjauan langsung ke Toko Pojok Hasil Karya Warga Binaan, melihat berbagai produk unggulan yang dihasilkan oleh WBP. Acara ini juga ditutup dengan kegiatan bakti sosial berupa pembagian produk hasil karya WBP kepada masyarakat sekitar, sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi sosial Pemasyarakatan.

Editor :Muh Sain 

RDP dengan Komisi III DPR RI, Menteri Agus Paparkan Efisiensi Anggaran Tahun 2025 di Kementerian Impas

METRO ONLINE Jakarta, – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas), Agus Andrianto, paparkan efisiensi anggaran tahun 2025 pada kementerian yang dipimpinnya kepada Anggota Komisi XIII DPR, Kamis (13/2). Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Rapat Gedung Nusantara II DPR RI ini, Agus juga menjelaskan anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pada lima unit eselon Kementerian Imipas.

“Kementerian Imipas memiliki pagu sejumlah Rp15.962.130.370.000. Anggaran program mendukung manajemen diampu oleh seluruh satuan kerja pusat dan wilayah, sedangkan program penegakan hukum dan pelayanan hukum diampu oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi dan Ditjen Pemasyarakatan di pusat dan wilayah,” urai Agus.

Menimipas juga memaparkan nilai efisiensi Kementerian Imipas sejumlah Rp4.492.200.000.000. “Dari pagu awal sejumlah Rp15.962.130.370.000, yang dapat dipergunakan oleh Kementerian Imipas menjadi Rp11.469.930.370.000,” urainya.

Lebih rinci, anggaran yang diefisiensi hanya pada belanja barang dan belanja modal, sedangkan belanja pegawai tidak dilakukan efisiensi. Adapun anggaran belanja barang yang diefisiensi sejumlah Rp2.963.300.000.000, sedangkan belanja modal sejumlah Rp1.528.900.000.000. Hal tersebut akan dipergunakan untuk keperluan pembangunan lanjutan di 32 Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di 18 wilayah serta sarana dan prasarana. Adapun Ditjen Imigrasi akan mempergunakan anggaran belanja modal untuk keperluan renovasi gedung dan perbaikan pos perbatasan.

“Dengan adanya efisiensi, Kementerian Imipas tetap berkomitmen dan berupaya melaksanakan tugas dan fungsi secara maksimal dalam memberikan pelayanan publik dan pelaksanaan penegakan hukum melalui optimalisasi alokasi anggaran yang tersedia. Oleh karena itu, kami mohon dukungan dari pimpinan, bapak/ibu Komisi XIII DPR RI, untuk menyetujui usulan revisi efisiensi anggaran sesuai rekonstruksi anggaran yang sudah ditetapkan,” harap Agus. 

Menanggapi paparan dari Menimipas, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyatakan pihaknya menyetujui usulan tersebut. “Kami meminta kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi XIII DPR RI untuk memastikan efisiensi anggaran yang dilakukan tidak mengurangi efektivitas program prioitas serta tetap berorientasi pada kepentingan masyarayakat dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar pengelolaan keuangan negara makin efisien, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” pintanya.

Hasilnya, dalam RDP tersebut, Komisi XIII DPR RI setujui efisiensi anggaran Kementerian Imipas sebesar Rp4.492.200.000.000 pada Penetapan Hasil Rekonstruksi Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2025.

Editor : Muh Sain 

Hadiri Pelatihan Penyidik, Kapolri Minta Jajaran Cegah Potensi Kebocoran Anggaran Negara

METRO ONLINE Jakarta. Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan pelatihan peningkatan kemampuan penyidik dan penyidik pembantu tindak pidana di bidang perkebunan dan kehutanan. 

Kapolri menegaskan acara tersebut sangat penting dalam rangka mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk mencegah potensi kebocoran anggaran negara.

Kapolri lalu menjelaskan mengenai kebijakan Presiden Prabowo yang telah membentuk Satgas yang terdiri dari Dewan Pengarah dan Satgas Pelaksana. Satgas itu terdiri dari Kejaksaan, Menteri Pertahanan sebagai Dewan Pengarah. Kemudian struktur di bawahnya dibantu oleh BPKP, Kejaksaan, dan anggota TNI-Polri.

"Tujuan dari satgas tersebut tentunya adalah bagaimana supaya negara bisa mendapatkan pendapatan yang optimal, dari sisi-sisi yang menurut catatan dari pemerintah dari BPKP masih ada potensi-potensi kebocoran yang harus dimaksimalkan," terang Kapolri, Senin (13/1/25).

Kapolri menyampaikan Presiden Prabowo berulang kali menegaskan Indonesia mempunyai sumber daya alam yang luar biasa. Jika potensi itu dimanfaatkan, Indonesia akan menjadi negara besar.

"Namun di satu sisi beliau selalu sampaikan bahwa Indonesia ini menempati peringkat ekor 6, artinya apa ekor 6 itu artinya bahwa terjadi ketidakefisienan 30% dari penggunaan anggaran," imbuh Kapolri.

Atas kondisi tersebut, Kapolri mengatakan anggota Polri harus bersama-sama ikut menekan ketidakefisienan tersebut. Selain itu, pemerintah juga berupaya agar sumber-sumber yang masih banyak potensinya bisa dimaksimalkan untuk penerimaan negara.

"Baik saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa hal ini kita berbicara khusus terkait dengan masalah sawit ataupun keterlanjuran sawit, dan ini saya kira masuk di dalam Asta Cita Bapak Presiden khususnya ke-5, di mana Indonesia ke depan ingin melanjutkan hilirisasi namun di satu sisi juga meningkatkan nilai tambah dalam negeri," ujar Kapolri.

Kapolri menyampaikan berdasarkan perhitungan para ahli, jika potensi tersebut benar dimaksimalkan, sektor sawit saja akan menghasilkan investasi sebesar US$618,1 M, ekspor sebesar Rp857,9 M, pertumbuhan ekonominya juga bisa bertambah Rp235,9 M, dan tenaga kerjanya juga bisa bertambah.

"Namun demikian dari catatan 179 produk hilir, Indonesia juga berada di posisi paling tinggi, kalau kita lihat dari bagaimana perbandingan Indonesia dengan negara-negara lain, terlihat bahwa Indonesia memiliki produksi 47 juta ton atau setara dengan 59,26% dari produksi Global, artinya negara kita tertinggi, tertinggi dalam hal produksi sawit," papar Kapolri.

Kapolri berharap ke depan Indonesia dapat memimpin dan menguasai pasar dunia, khususnya masalah sawit. Dia berharap kehadiran Polri dalam Satgas untuk mencegah potensi kebocoran tersebut dapat dimaksimalkan.

"Jadi ini yang tentunya menjadi arah dan kebijakan Bapak Presiden dan harapannya Polri yang saat ini diajak untuk masuk di satgas betul-betul bisa melaksanakan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden ini dengan maksimal," tutup Kapolri.

Editor : Muh Sain 

Ketua Mahkamah Agung Menyampaikan Refleksi Akhir Tahun 2024.

METRO ONLINE Jakarta - Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H, didampingi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, serta para Pejabat Eselon 1 dan 2 pada Mahkamah Agung, menyampaikan Refleksi Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2024 di Balairung Mahkamah Agung, pada hari Jumat, 27 Desember 2024 pukul 09.00.WIB.

Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap akhir tahun ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas Mahkamah Agung kepada masyarakat. 

Refleksi Akhir Tahun ini merupakan yang pertama bagi Sunarto sebagai Ketua Mahkamah Agung sejak diambil sumpah pada tanggal 22 Oktober 2024 lalu. Hingga hari ini masa kerjanya sebagai Ketua Mahkamah Agung memasuki hari ke-67 (enam puluh tujuh). 

Pada kesempatan tersebut Mahkamah Agung mengundang ratusan media baik elektronik, online, maupun cetak. 

Kehadiran mereka diharapkan bisa mengglorifikasi apa yang telah dilakukan dan dicapai oleh Mahkamah Agung selama tahun 2024, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan yang komprehensif mengenai upaya yang telah dilakukan Mahkamah Agung, terutama dalam meningkatkan pelayanan publik selama 2024.

Pada Refleksi tahun 2024 ini, Ketua Mahkamah Agung akan menyampaikan informasi mengenai keadaan terkini, pencapaian kinerja, tantangan yang dihadapi, dan inovasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sepanjang tahun 2024, di antaranya yaitu:

Penghargaan yang diraih Mahkamah Agung sepanjang tahun 2024

Peluncuran aplikasi untuk meningkatkan pelayanan publik

Penataan regulasi sebagai upaya mengisi kekosongan hukum dan menyempurnakan aturan yang telah ada.Kinerja penanganan perkara Pengelolaan Anggaran, SDM, dan Organisasi Pengawasan Hakim dan Aparatur Peradilan.

Berikut adalah penjabarannya:

Pertama, selama tahun 2024, Mahkamah Agung telah berhasil mendapatkan berbagai penghargaan, yaitu:

Meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI atas laporan keuangan Mahkamah Agung Tahun 2023. Ini merupakan penghargaan WTP ke-12 yang diterima oleh Mahkamah Agung secara berturut-turut. Hal ini menandakan konsistensi dan komitmen dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Meraih penghargaan Juara II Anugerah Reksa Bandha dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan kategori kelompok III Kualitas Pelaporan Barang Milik Negara (BMN).

Menerima Piagam Penghargaan Penerapan Sistem Merit dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Tahun 2023 dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Menerima Piagam Penghargaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Awards Terbaik I Tahun 2024 Kategori Tingkat Lembaga Negara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Menerima penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam kegiatan Instrumen Pengukuran Kualitas Data dan Percepatan Penyelesaian Disparitas Data di Lingkungan Instansi Pusat. Penghargaan ini menjadi apresiasi atas keberhasilan Mahkamah Agung dalam melakukan penyelesaian disparitas data pegawai.

Meraih penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yaitu Kategori Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Menerima penghargaan sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan prima Tahun 2024 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang diterima oleh Pengadilan Militer III-15 Kupang.

Meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 kualifikasi Informatif kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan nilai 96,09 dari Komisi Informasi Pusat.

Memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebanyak 24 satuan kerja yang telah mendapat clearence dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). (Surat Pengumuman masih dalam proses).

Kedua, selama tahun 2024, Mahkamah Agung telah meluncurkan aplikasi untuk meningkatkan pelayanan public, yaitu sebagai berikut:

Aplikasi SIAP MA Terintegrasi. Aplikasi ini terhubung dengan SIPP di pengadilan tingkat pertama dan dilengkapi fitur Smart Majelis berbasis kecerdasan buatan. Fitur ini dirancang untuk menghindari konflik kepentingan, terutama dalam proses penunjukan dan distribusi perkara di Mahkamah Agung.

Aplikasi e-Court untuk Kasasi dan Peninjauan Kembali.  

Aplikasi  ini memungkinkan  proses  administrasi  dan persidangan untuk perkara kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung dilakukan secara elektronik. Sejak 1 Mei 2024, seluruh upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali sudah menggunakan e-Court, serta mendukung digitalisasi di semua tingkatan pemeriksaan.

Aplikasi Deteksi Dini (Early Detection). Aplikasi ini mampu mendeteksi perkara yang memiliki kemiripan dan keterkaitan satu sama lain dengan memanfaatkan interkoneksi database perkara di seluruh pengadilan di Indonesia, didukung oleh Sistem Algoritma Robotik. Aplikasi ini membantu mencegah disparitas dalam penjatuhan putusan.

Aplikasi JDIH Versi Mobile. Aplikasi ini merupakan pengembangan dari sistem Jaringan dan Dokumentasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung yang kini dapat  diakses  melalui  Playstore  dan  AppStore. Aplikasi ini memudahkan akses masyarakat terhadap dokumen hukum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, termasuk peraturan perundang-undangan, monografi hukum, artikel hukum, putusan/yurisprudensi, dan dokumen langka.

Aplikasi DIKTUM. Aplikasi ini merupakan Direktori Rumusan Hukum, yang berfungsi sebagai pelengkap dalam pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik. Aplikasi ini memudahkan akses terhadap rumusan hukum Mahkamah Agung melalui perangkat digital masing-masing

Ketiga, Dalam rangka melaksanakan fungsi mengatur, selama tahun 2024 Mahkamah Agung telah menerbitkan 2 (dua) regulasi dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan 2 (dua) regulasi dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai berikut:

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. 

PERMA ini merupakan bentuk respons Mahkamah Agung terhadap perkembangan sistem pemidanaan yang tidak hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap terdakwa melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan keadilan restoratif belum cukup diatur dalam sistem peradilan pidana terutama mengenai jenis perkara, syarat, dan tata cara penerapannya pada tingkat persidangan terhadap putusan yang di dalamnya termuat pendekatan keadilan restoratif.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. PERMA ini merupakan upaya konkret Mahkamah Agung dalam merespons terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 

Untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum, diperlukan penyederhanaan prosedur pengambilan ganti rugi dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di pengadilan negeri.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Salinan Putusan dan Akta Cerai di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik. SEMA ini merupakan upaya Mahkamah Agung dalam rangka meningkatkan keamanan data dan dokumen, efektifitas dan efesiensi, serta peningkatan layanan dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ketentuan ini juga diterbitkan agar terdapat keseragaman penerbitan dokumen salinan putusan dan akta cerai secara elektronik di lingkungan peradilan agama.

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. 

SEMA ini merupakan hasil rumusan kamar terbaru pada tahun 2024 yang berisi tentang kesepakatan menyangkut permasalahan hukum baru dan penyempurnaan terhadap kesepakatan rapat pleno terdahulu berdasarkan kasus-kasus hukum terbaru dalam perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta solusi terhadap permasalahan yang ditemukan pada bidang kesekretariatan di Mahkamah Agung.

Keempat, jumlah beban perkara yang ditangani Mahkamah Agung tahun 2024 sebanyak 31.112 perkara, yang terdiri dari perkara yang diterima tahun 2024 sebanyak 30.965 perkara dan sisa perkara tahun 2023 sebanyak 147 perkara. Sampai dengan tanggal 20 Desember 2024, Mahkamah Agung telah berhasil memutus perkara sebanyak 30.763 perkara. Dengan demikian, rasio produktivitas memutus perkara mencapai 98,88%.

Jumlah perkara yang diterima tahun 2024 mengalami peningkatan hingga 13,62% dibandingkan dengan tahun 2023 yang menerima 27.252 perkara. Jumlah perkara yang diputus juga meningkat 12,42% dibandingkan dengan tahun 2023 yang memutus 27.365 perkara.

Rasio produktivitas memutus perkara merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja penanganan perkara. 

Hal yang patut dibanggakan, sejak tahun 2017 hingga sekarang, Mahkamah Agung berhasil mempertahankan rasio produktivitas memutus perkara di atas 90%. Bahkan, dalam tiga tahun terakhir, rasio produktivitas memutus perkara menunjukkan performa yang cenderung meningkat yaitu di atas 98%.

Peningkatan kinerja penanganan perkara juga terjadi dalam proses minutasi perkara. 

Sepanjang tahun 2024, Mahkamah Agung telah meminutasi dan mengirimkan salinan putusan ke pengadilan pengaju sebanyak 30.316 perkara. Kinerja minutasi tahun ini meningkat 6,66% dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 28.422 perkara.

Dari jumlah 30.316 perkara yang diselesaikan tahun 2024, sebanyak 96,52% atau 29.261 perkara diselesaikan secara tepat waktu, yaitu kurang dari 3 bulan sejak perkara diputus. Mahkamah Agung berhasil mempertahankan ketepatan waktu minutasi diatas 90% sejak tahun 2023.

Ketua Mahkamah Agung menambahkan bahwa berkaitan dengan kinerja penanganan perkara adalah penerapan kebijakan pengajuan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik. Mahkamah Agung telah melakukan transformasi digital penanganan kasasi dan peninjauan kembali mulai 1 Mei 2024. Sejak akta kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan mulai tanggal tersebut, pengadilan pengaju tidak lagi mengirimkan dokumen cetak ke Mahkamah Agung. 

Seluruh berkas kasasi/PK berbentuk dokumen elektronik yang dikirimkan melalui aplikasi SIPP dan diterima oleh aplikasi SIAP-Terintegrasi di Mahkamah Agung.

Selama periode 1 Mei 2024 hingga 20 Desember 2024, Mahkamah Agung telah meregistrasi perkara kasasi/pk secara elektronik sebanyak 6.367 perkara dan telah berhasil diputus sebanyak 6.225 perkara atau 97,77%. Pemberlakuan kasasi dan peninajuan kembali secara elektronik ini merupakan wujud nyata dari upaya Mahkamah Agung membumikan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Ia menegaskan, data penyelesaian perkara ini masih bersifat sementara karena perhitungannya dilakukan per/tanggal 20 Desember 2024 sehingga jumlahnya bisa berubah karena dari tanggal 23 sampai dengan hari ini masih terdapat persidangan dan datanya masih belum masuk di laporan ini.

Semua capaian kinerja tersebut tidak terlepas dari peran dan kontribusi para Yang Mulia Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung, serta seluruh jajaran Kepaniteraan Mahkamah Agung yang telah berkerja dengan keras dalam menyelesaikan perkara di bawah koordinasi para Ketua Kamar masing-masing dengan dukungan anggaran dari Kesekretariatan Mahkamah Agung. 

“Saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyelesaian perkara di Mahkamah Agung,” Kata Sunarto.

Kelima, Pengelolaan Anggaran, SDM, dan Organisasi

Pada bagian ini dipaparkan informasi mengenai keadaan terkini tentang pengelolaan anggaran, Sumber Daya Manusia, dan organisasi.

Untuk realisasi anggaran tahun 2024, berdasarkan tiga jenis belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal sampai dengan tanggal 20 Desember 2024, dari total anggaran sebesar Rp11.924.542.498.000, Mahkamah Agung telah mampu menyerap anggaran sebesar Rp11.403.704.445.492 atau 95,63% dari total Pagu Mahkamah Agung tahun 2024. Jumlah prosentase serapan tersebut masih bisa berubah dari beberapa kegiatan per hari ini yang belum terrekam dalam laporan ini. Mahkamah Agung pada tahun 2024 ini terkena blokir anggaran sebesar Rp39.366.551.000 atau 0,33% dari total Pagu Mahkamah Agung tahun 2024.

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya pada tahun 2024 memiliki Sumber Daya Manusia seluruhnya berjumlah 32.733 orang yang terdiri dari hakim agung sebanyak 45 orang, hakim tingkat pertama dan hakim tingkat banding pada empat lingkungan peradilan sebanyak 7.396 orang. tenaga kepaniteraan sebanyak 10.716 orang, dan tenaga non teknis lainnya sebanyak 14.109 orang.

Pada tahun 2024 ini juga Mahkamah Agung membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan total formasi sebanyak 4.940 orang. Selain itu juga membuka rekrutmen Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 9.276. Keduanya masih dalam proses tahapan seleksi. Di samping itu, pada tahun 2024 ini terdapat 1.196 orang yang memasuki masa purnabakti.

Jumlah satuan kerja hingga tahun 2024 sebanyak 930 satker yang terdiri dari 7 unit eselon I berada di Mahkamah Agung, 923 satker daerah (416 satker peradilan umum, 446 satker peradilan agama, 38 satker peradilan TUN, dan 23 satker peradilan militer).

Untuk meningkatkan pelayanan publik, khususnya bagi masyarakat yang di wilayahnya baru dibentuk pengadilan, Mahkamah Agung telah membangun gedung kantor pengadilan baru sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sesuai amanat undang-undang tentang pembentukan pengadilan baru yaitu sebanyak 98 satuang kerja, terdiri dari Pengadilan Tingkat Pertama sebanyak 85 satuan kerja dan gedung kantor Pengadilan Tingkat Banding sebanyak 13 satuan kerja.

Keenam: Pengawasan Hakim dan Aparatur Peradilan

Tahun 2024 Mahkamah Agung telah menunjuk 27 (dua puluh tujuh) satuan kerja untuk menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), hanya terdapat 16 (enam belas) pengadilan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), sedangkan 11 (sebelas) lainnya belum memenuhi persyaratan dan berstatus ditangguhkan.

Selain itu, bersamaan dengan memperingati Hakordia Tahun 2024, 

Mahkamah Agung memberikan Penganugerahan Insan Antigratifikasi kepada 7 (tujuh) orang, sebagai upaya mendorong budaya pengendalian gratifikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Untuk data jumlah pengaduan dan penanganan pengaduan pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung tahun 2024 tercatat jumlah pengaduan yang diterima sebanyak 4.313. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.116 pengaduan atau 95,4% telah selesai diproses, sedangkan sisanya sebanyak 197 pengaduan masih dalam proses penanganan.

Jumlah dan jenis sanksi disiplin yang dijatuhkan kepada hakim dan aparatur peradilan dalam periode tahun 2024 adalah sebanyak 206 sanksi disiplin, yang terdiri dari 79 sanksi berat, 31 sanksi sedang, dan 96 sanksi ringan. 

Jumlah usul penjatuhan sanksi dari Komisi Yudisial periode tahun 2024 sebanyak 35 usulan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan jumlah hakim yang diusulkan untuk dijatuhi sanksi hukuman disiplin sebanyak 63 orang. 

Dari jumlah tersebut 16 orang telah ditindaklanjuti dengan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana rekomendasi Komisi Yudisial, 9 orang telah terlebih dahulu diperiksa dan disanksi oleh Mahkamah Agung, sedangkan  sejumlah  38  orang  karena  materi  pengaduan berkaitan dengan teknis yudisial maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No. 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 merupakan kewenangan Mahkamah Agung sehingga penanganannya diambil alih oleh Mahkamah Agung RI.

Harapan Ketua MA kepada Jurnalis Integritas masih menjadi isu utama dalam Refleksi Akhir Tahun ini dan bahkan dijadikan tema dalam Laporan Tahunan yang akan diselenggarakan pada bulan Februari Tahun 2025. Hal ini merupakan komitmen Mahkamah Agung untuk menjadikan integritas sebagai kunci dalam upaya membangun lembaga peradilan yang berkualitas dan sebagai pondasi kepercayaan publik.

Oleh karena itu, ia berharap kepada rekan-rekan jurnalis sebagai representasi publik untuk turut berpartisipasi dalam mengawasi kinerja hakim dan apartur peradilan, sekaligus bisa meluruskan isu-isu negatif yang beredar di masyarakat melalui pemberitaan yang akurat, proporsional, dan berimbang.

Ketua Mahkamah Agung melihat ada perkembangan paradigma di tengah-tengah masyarakat yang sebelumnya berpaham “bad news is a good news”, sekarang nampaknya berkembang menjadi “good news is a good news.” Jika sebelumnya hanya berita buruk yang memiliki nilai jual yang tinggi, maka saat ini berita baik juga menempati porsi nilai jual yang tinggi.

Salah satu pertimbangannya adalah karena betapapun berita buruk itu memang nyata, akan tetapi tidak sedikit yang cemas hal tersebut dapat berdampak buruk bagi psikologi para pembacanya. 

Apalagi di era media sosial seperti sekarang, ketika kekerasan verbal dan hoaks berseliweran seperti tidak ada hentinya. Tren jurnalisme positif mulai banyak diadopsi sebagai upaya memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat, sehingga tidak jarang saat ini rekan-rekan jurnalis telah memberikan porsi besar kepada berita baik.

Sebagai ungkapan terima kasih kepada rekan-rekan media yang selalu setia membersamai dalam suka dan duka, Sunarto menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada mereka atas kerja samanya.

“Salah satu peristiwa terbaik tahun ini adalah ketika Mahkamah Agung tetap kukuh berdiri di tengah tantangan penegakan integritas yang dihadapi, dan para jurnalis tetap menyediakan ruang untuk berita baik yang menginspirasi,”  kata Ketua Mahkamah Agung.

Kegiatan Refleksi tahun 2024 ini dimoderatori oleh Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas Riki Raya Perdana Waruwu. Masyarakat di seluruh Indonesia bisa menyaksikan secara langsung melalui kanal Youtube Mahkamah Agung.

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung DR. H. Sobandi, S.H., M.H. 

( Reporter Eko Wisanto )

Editor : Muh Sain 

Imigrasi Pastikan Bekerja Optimal Saat Libur Natal dan Tahun Baru

METRO ONLINE JAKARTA – Masyarakat tetap dapat mengakses layanan keimigrasian selama masa liburan Natal dan Tahun baru 2025. Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Saffar Muhammad

Godam menyebutkan, untuk kelancaran pemeriksaan keimigrasian di bandara dan pelabuhan, Ditjen Imigrasi serta satuan kerja Imigrasi terkait telah melakukan persiapan personel, sarana dan prasarana. Selain itu, masyarakat juga tetap bisa mengajukan permohonan paspor selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Layanan paspor percepatan di kantor imigrasi tetap dibuka pada Hari Natal, tanggal 25

Desember 2024 dan saat cuti bersama keesokan harinya, tanggal 26, khusus untuk pemohon keadaan mendesak. Kriterianya yakni pemohon sedang sakit dan harus berobat diluar negeri, atau pemohon memiliki keluarga inti yang meninggal dunia atau sakit di luar negeri. Layanan tersebut juga dibuka di tanggal 1 Januari 2025,” terang Godam, Selasa(24/12/2024).

Ia melanjutkan, masyarakat yang memiliki kebutuhan mendesak saat libur Nataru dapat datang langsung (walk-in) ke kantor imigrasi setempat maupun Unit Pelayanan Percepatan Paspor (UP3) Bandara Soekarno-Hatta. Paspor yang diajukan akan jadi di hari yang sama.

Adapun permohonan paspor reguler yang diajukan melalui Aplikasi M-Paspor akan dilayani pada hari kerja.

Sementara itu, masyarakat yang berencana mengurus paspornya di akhir pekan tanggal 28 dan 29 Desember 2024 dapat dilayani di Immigration Lounge. Fasilitas Immigration Lounge tersedia di beberapa mall Jabodetabek seperti Pondok Indah Mall 3, Senayan City, Mal

Taman Anggrek, Grand Metropolitan Mall Bekasi, serta di Icon Mall Gresik, Jawa Timur.“Kemudian untuk layanan visa akan ditutup pada tanggal 25 dan 26 Desember 2024.

Meskipun demikian, visa on arrival (VOA) di Bandara dan melalui laman aplikasi evisa.imigrasi.go.id untuk electronic visa on arrival (E-VOA) masih dapat diajukan pada dua tanggal tersebut. Layanan visa reguler akan dibuka kembali pada 27 Desember 2024,”tambah Godam.

Selain mempersiapkan layanan publik, Ditjen Imigrasi juga mengerahkan personel untuk pengamanan wilayah dan pengawasan orang asing, terutama di wilayah-wilayah dengan konsentrasi orang asing yang tinggi.

“Di Bali dan Lombok terutama, kawasan wisata yang pasti semakin ramai selama libur Nataru karena menjadi destinasi orang asing untuk merayakan pergantian tahun. Kendaraan khusus patroli yang baru sudah kami alokasikan agar petugas dapat mengawasi dengan lebih optimal,” tutupnya.

Editor : Muh Sain 

Imigrasi Kembali Cetak Rekor di 2024, Melaju Cepat dalam Tubuh yang Baru

METRO ONLINE JAKARTA – Sepanjang tahun 2024, berbagai perubahan struktural dan kebijakan signifikan telah diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas layanan dan menghadapi tantangan global. Pasca pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024, Kabinet Merah Putih yang menjadi punggawa dalam menjalankan Negara di pemerintahan yang baru. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) resmi bertransformasi menjadi beberapa kementerian dibawah Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Kini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi berada di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dipimpin oleh Menteri Agus Andrianto, didampingi Wakil Menteri Silmy Karim. Sebagai bagian dari reorganisasi, Direktorat Jenderal Imigrasi jugamemperluas strukturnya dengan menambahkan dua direktorat baru, yaitu Direktorat

Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Direktorat Teknologi Informasi Keimigrasian. Dengan tambahan ini, total terdapat sembilan direktorat yang mendukung operasional imigrasi.

Revisi Undang-Undang Keimigrasian yang disahkan pada September 2024 membawa perubahan besar yang bertujuan untuk menghadapi tantangan global. Salah satu perubahan penting adalah pengakuan paspor Republik Indonesia sebagai bukti kewarganegaraan. Undang-undang ini juga memberikan kewenangan kepada pejabat imigrasi untuk membawa senjata api guna meningkatkan keamanan dalam menjalankan tugas. Selain itu, masa berlaku izin masuk kembali (IMK) kini disesuai kandengan izin tinggal terbatas atau tetap (ITAS/ITAP), memberikan kemudahan bagi pemegang izin tinggal. Warga negara asing yang melakukan kejahatan berat kini dapat ditangkal masuk hingga seumur hidup. Aturan baru ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menghadapi tantangan global.

Penerimaan Negara dan Statistik Imigrasi Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat pencapaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tertinggi sepanjang sejarah dengan total Rp8,5 triliun, atau 142% dari target yang ditentukan yakni sebesar Rp6 triliun. “Kontribusi terbesar berasal dari layanan visa sebesar Rp4,82 triliun, diikuti oleh layanan paspor sebesar Rp2,3 triliun, dan layanan keimigrasian lainnya sebesar Rp1,4 triliun. Sementara itu, pada 2023, hingga tanggal 31 Desember, PNBP Ditjen Imigrasi tercatat sebesar Rp7,6 triliun,” ujar Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam.

Dalam periode 1 Januari - 15 Desember 2024, sebanyak 4.838.581 paspor telah diterbitkan, dengan kontribusi sekitar 27% dari keseluruhan PNBP Imigrasi. Sementara itu, jumlah visa yang diterbitkan pada periode 1 Januari - 15 Desember 2024 yakni 5.162.775 visa. Sebanyak 4.635.858 atau 89% dari penerbitan visa merupakan visa kunjungan saat kedatangan (visa on arrival). Adapun jumlah penerbitan visa kunjungan satu kali perjalanan (single entry) sebanyak 420.529, visa kunjungan beberapa kali perjalanan (multiple entry) sebanyak 43.292, visa tinggal terbatas sebanyak 62.630 serta golden visa sebanyak 471 (sejak launching), dengan nilai investasi yang masuk dari pemegang golden visa mencapai Rp 9 triliun.

Penerbitan izin tinggal menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ditjen Imigrasi mencatat penerbitan 9.325.307 izin tinggal kunjungan (ITK), meningkat 31 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, terdapat 259.944 izin tinggal terbatas (ITAS), meningkat 40%, dan 6.437 izin tinggal tetap (ITAP), yang naik tiga kali lipat dibandingkan tahun 2023. Negara pengguna izin tinggal terbanyak di Indonesia adalah Australia (1,5 juta orang), Republik Rakyat Tiongkok (1,2 juta orang), Malaysia (819 ribu orang), Singapura (646 ribu orang), dan India (630 ribu orang).

Pada periode tersebut, jumlah perlintasan masuk dan keluar Indonesia, baik WNI maupun WNA, yakni sebanyak 46.735.310 orang. Angka tersebut terdiri dari 22.181.808 WNI (10.933.028 kedatangan dan 11.248.780 keberangkatan) serta 24.553.502 WNA (12.377.929 kedatangan dan 12.175.573 keberangkatan). Jumlah tersebut terdiri dari perlintasan udara sebanyak 36.753.657, perlintasan laut sebanyak 8.237.837 serta perlintasan darat sebanyak 1.743.816. Negara dengan jumlah pelintas terbanyak yakni Australia (1,6 juta orang), Republik Rakyat Tiongkok (1,5 juta orang),Malaysia (1,4 juta orang), Singapura (1,2 juta orang) dan India (480 ribu orang).

Dalam hal pengawasan dan penindakan, Ditjen Imigrasi mencatat 5.047 tindakan administratif keimigrasian (TAK), meningkat 150% dibandingkan tahun sebelumnya.

Sebanyak 9.978 orang asing ditangkal masuk atau meningkat 49%, dan 1.379 individu dicegah keluar dari Indonesia, meningkat 27%. Beberapa kasus besar yang ditangani termasuk penangkapan buronan internasional dan pelaku kejahatan siber dari berbagai negara, yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan nasional.

Kebijakan dan Inovasi Berbagai inovasi layanan diimplementasikan oleh Imigrasi di tahun 2024. Ditjen Imigrasi mengoperasikan autogate di Bandara Soekarno-Hatta dan I Gusti Ngurah Rai yang dapat digunakan oleh anak usia 6 tahun serta WNA dengan paspor elektronik.

Diresmikan pula Immigration Lounge di beberapa pusat perbelanjaan besar, seperti Pondok Indah Mall 3 dan Senayan City, untuk layanan percepatan pembuatan paspor dalam satu hari jadi. Inovasi digital mencakup izin tinggal elektronik (eVOA, e-ITK, e-ITAS, e-ITAP) dan perpanjangan visa secara online melalui situs evisa.imigrasi.go.id.

Layanan imigrasi diperluas dengan kehadiran Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) untuk memitigasi risiko manipulasi pada penyaluran calon pekerja migran Indonesia (CPMI).

Mulai 1 Desember 2024, terdapat 13 kantor imigrasi kini telah menerapkan layanan paspor elektronik (e-paspor) sepenuhnya, terdiri dari seluruh kantor imigrasi kelas I khusus (9 kantor) serta kantor imigrasi di wilayah Daerah Khusus (DK) Jakarta. Saat ini,

layanan e-paspor juga tersedia di 22 perwakilan RI di luar negeri. Perubahan tarif paspor berdasarkan PP No. 45 Tahun 2024 juga telah diterapkan, dengan biaya paspor elektronik 10 tahun sebesar Rp950.000, paspor non-elektronik 10 tahun sebesar Rp650.000, paspor elektronik 5 tahun sebesar Rp650.000 dan paspor non-elektronik 5 tahun sebesar Rp350.000.

Dalam upaya meningkatkan infrastruktur dan fasilitas, jumlah kantor imigrasi di Indonesia kini mencapai 133 unit. Direktorat Jenderal Imigrasi juga menambah 265 kendaraan patroli untuk memperkuat pengawasan di lapangan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dukungan operasional yang lebih baik bagi petugas imigrasi.

Direktorat Jenderal Imigrasi juga terus mengembangkan layanan digital melalui platform evisa.imigrasi.go.id. Platform ini memungkinkan pengajuan izin tinggal peralihan (bridging visa) bagi WNA yang izin tinggalnya sudah tidak bisa lagi diperpanjang, dan ingin beralih ke jenis izin tinggal lain, misalnya dari izin tinggal kunjungan (ITK) menjadi izin tinggal terbatas (ITAS). Dengan demikian, orang asing dapat mengajukan izin tinggal baru secara online tanpa harus meninggalkan Indonesia. Tak hanya itu, kartu ITAS dan ITAP juga sudah berbasis digital.

Kerja sama domestik dan internasional juga diperluas dengan total 21 perjanjian dalam negeri, dua perjanjian bilateral, dan empat perjanjian multilateral. Salah satu kerja sama penting adalah dengan VFS Global untuk mendukung digitalisasi layanan keimigrasian.

“Ke depan, Direktorat Jenderal Imigrasi berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik melalui digitalisasi, transparansi, dan penguatan kerja sama dengan berbagai pihak. Kebijakan-kebijakan baru yang diimplementasikan diharapkan dapat mendorong mobilitas global yang aman dan efisien. Dengan berbagai capaian dan inovasi yang telah dilakukan, Direktorat Jenderal Imigrasi optimis menghadapi tantangan masa depan,” pungkas Godam.17 Desem.

Editor : Muh Sain 

Kapolri: Personel Gabungan Polri-TNI Amankan 61 Ribu Lokasi Ibadah dan Rekreasi Saat Natal-Tahun Baru

METRO ONLINE Jakarta. Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memastikan personel TNI-Polri dikerahkan untuk mengamankan 61 ribu lebih objek, seperti gereja dan tempat rekreasi, di momen perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). 

Hal tersebut disampaikan Jenderal Sigit usai Rakor Bidang Operasional 2024 dalam rangka Kesiapan Pengamanan Natal 2024 & Tahun Baru 2025 di Auditorium STIK/PTIK sebagai tindaklanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk melaksanakan PAM Natal dan Tahun Baru dengan baik.

"Objek pengamanan di antaranya gereja, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, objek wisata maupun objek perayaan tahun baru," tegas Kapolri, Senin (16/12/24).

Kapolri menyebutkan, sebanyak 2.794 posko akan didirikan. Rinciannya adalah 1.852 pospam, 735 pos pelayanan dan 207 pos terpadu untuk mengamankan 61 ribu lebih objek tersebut.

"Kami harapkan perayaan dan pengamanan Nataru betul-betul bisa berjalan baik dan masyarakat bisa terlayani," ujar Kapolri.

Sebelumnya, Kapolri menyampaikan adanya peningkatan arus mudik pada Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Ia menyebut arus mudik akan mencapai puncaknya pada 21 Desember dan 28 Desember.

Untuk itu, Kapolri meminta jajarannya untuk melaksanakan pengamanan Natal dan Tahun Baru dengan baik. 

"Prediksi arus mudik kemungkinan akan terjadi di sekitar tanggal 21 Desember, karena itu kegiatan mudik yang kemungkinan mencapai puncaknya karena anak sekolah saat itu juga sudah libur, dan kemudian tanggal 28 Desember puncak arus mudik kedua," tutup Kapolri.

Editor : Muh Sain 

Kapolda Sulsel Menerima Penghargaan "KPK Award" 2024 Atas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

 

METRO ONLINE  -Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol. Yudhiawan, S.H., S.I.K., M.H., M.Si., menerima penghargaan bergengsi "KPK Award" atas kontribusinya dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Penghargaan tersebut diserahkan langsung pada acara Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2024 yang digelar di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (09/12/24).

Mengusung tema "Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju", Hakordia 2024 mengandung makna ajakan bagi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat komitmen dan fokus pada pemberantasan korupsi, sebagai pilar menuju Indonesia Emas 2045. Peringatan Hakordia 2024 menghadirkan sejumlah kegiatan antikorupsi, yang tak hanya diisi oleh KPK tetapi juga kementerian, lembaga, dan instansi lainnya yang mengusung semangat yang sama yaitu semangat pemberantasan korupsi.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan kontribusi luar biasa Kapolda Sulsel beserta jajarannya dalam upaya pemberantasan korupsi di wilayah hukum Sulawesi Selatan. Di bawah kepemimpinan Irjen Pol. Yudhiawan, sejumlah kasus korupsi berhasil diungkap dengan tuntas, memberikan efek jera, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Penghargaan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas korupsi. Dengan penghargaan ini, diharapkan semangat pemberantasan korupsi semakin kuat dan menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia.

(thiar)

Fokus Pengawasan Luar-Dalam, Imigrasi Resmikan Direktorat Kepatuhan Internal dan Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi

METRO ONLINE JAKARTA – Ditjen Imigrasi kini semakin kuat dengan hadirnya dua direktorat baru, yaitu Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Direktorat Kepatuhan Internal.

Berdasarkan Permenimipas Nomor 1 Tahun 2024, kedua direktorat ini resmi beroperasi sejak 20 November 2024. Dengan demikian, saat ini Ditjen Imigrasi membawahi delapan direktorat teknis dan satu sekretariat direktorat jenderal.

Barron Ichsan yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian didapuk menjadi Direktur Kepatuhan Internal. Sejak 28 November 2024, Barron memimpin Direktorat yang mempunyai tugas secara umum,fungsinya meliputi pencegahan Pelanggaran - dengan melakukan identifikasi potensi risiko yang dapat menyebabkan pelanggaran, menyusun kebijakan dan prosedur untuk mencegah terjadinya pelanggaran; serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan operasional untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Posisi Barron Ichsan sebagai Direktur Pengawasan dan Penindakan

Keimigrasian digantikan oleh Kombes Pol Yuldi Yusman dari Kepolisian Republik Indonesia.

“Direktorat Kepatuhan Internal berperan sebagai pengawas internal dalam sebuah institusi. Tugas utama direktorat ini memastikan seluruh kegiatan operasional institusi berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur (SOP), kode etik, dan nilai-nilai yang berlaku,” jelas Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Safar M. Godam.

Sementara itu Suhendra, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor ImigrasiKelas I Khusus TPI Ngurah Rai ditunjuk untuk memimpin Direktur Tempat Pemeriksaan

Imigrasi (TPI). Tugas utama direktorat baru ini adalah memastikan kegiatan pemeriksaan keimigrasian di seluruh Indonesia berjalan dengan tertib, efektif, dan efisien. Hal ini penting untuk menjaga keamanan negara, mencegah masuknya orang asing yang tidak diinginkan, serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Indonesia sendiri memiliki 168 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang meliputi TPI Udara di 17 bandara internasional, 95 TPI Laut, 16 Pos Lintas Batas Internasional, dan 40 Pos Lintas Batas Tradisional. Jumlah perlintasan masuk dan keluar RI pada Semester I Tahun 2024 mencapai lebih dari 20 juta perlintasan, sedangkan pada tahun 2023, tercatat sebanyak hampir 42 juta perlintasan di seluruh TPI. Godam menyebutkan bahwa banyaknya jumlah TPI yang harus dikelola, serta tingginya volume perlintasan orang, merupakan urgensi yang perlu direspons melalui penyesuaian struktur organisasi.

“Dengan adanya struktur yang lebih mapan, fokus yang lebih tajam pada pengawasan internal dan eksternal, Saya berharap kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi dapat meningkat lebih signifikan, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi negara,” tutup Goda

Editor :Muh Sain