Larang Wartawan Bawa HP Masuk Gedung Kejari untuk Wawancara,DPD PJI Sulsel Minta Kajari Sidrap Dicopot

METRO ONLINE Makassar - Ketua Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) Sulawesi Selatan (Sulsel), Akbar Hasan, yang di panggil Akbar Polo, mengecam keras tindakan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidrap yang melarang wartawan membawa handphone (HP) saat masuk ke gedung Kejari Sidrap untuk melakukan wawancara.

"Kami mengutuk keras tindakan tersebut, karena ini sama saja dengan menghalangi tugas jurnalis untuk memperoleh informasi melanggar UU No 40 tahun 1999. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejati Sulsel. 

Kami atas Nama Persatuan Jurnalis Indonesia (DPD PJI) tidak bisa menerima perlakuan seperti ini terhadap wartawan, oleh karena itu kami menuntut agar Kepala Kejari Sidrap dicopot dari jabatannya," tegas Akbar Polo, Jumat (16/8/2024).

Sebelumnya diberitakan, diduga ada yang janggal di Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidrap, Sulawesi Selatan (Sulsel), hingga wartawan dilarang membawa handphone (HP) saat ingin bertemu atau mewawancarai salah satu petugas di sana.

Pada Rabu, 14 Agustus 2024, dua wartawan media online, Heri dan Darwis, yang berencana mewawancarai Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Sidrap, Muslimin Lagalung, tidak diperbolehkan membawa HP mereka.

"Hari itu, kami ingin mewawancarai Kasi Pidsus Kejari Sidrap karena sudah berkali-kali dihubungi via WhatsApp namun tidak ada respons. Jadi, kami memutuskan untuk mendatangi kantornya langsung, tetapi petugas yang berjaga di pintu masuk gedung Kejari mengatakan bahwa Kasi Pidsus tidak bisa ditemui," ujar Heri, yang diamini oleh Darwis, Jumat, 16 Agustus 2024.

"Kami diminta menunggu karena hanya Kasi Intel yang bersedia ditemui, namun harus menunggu hingga beliau masuk pukul 10.00. Jadi, kami terpaksa menunggu. Saat itu, jam menunjukkan pukul 09.00 WITA," lanjut Heri.

"Pukul 10.18, saya kembali bertanya kepada petugas yang berjaga di pintu masuk, saya bilang ini sudah lewat jam 10. Kenapa Kasi Intel belum masuk? Barulah pada pukul 10.48 kami dipersilakan masuk ke ruangan Kasi Intel, dan ternyata beliau sudah ada di dalam," jelasnya.

"Anehnya, kami tidak diizinkan membawa HP saat bertemu dengan Kasi Intel. Katanya, itulah prosedur di Kejari Sidrap. Kami hanya diberikan kertas HPS dan pulpen, dan wawancara hanya boleh dicatat di kertas, tanpa menggunakan HP," imbuh Heri.

"Karena sulitnya bertemu pejabat di Kejari Sidrap, saya meminta nomor telepon atau kontak yang bisa dihubungi untuk konfirmasi jika ada pemberitaan yang membutuhkan klarifikasi. Namun, Kasi Intel Muslimin Lagalung bersikeras tidak ingin memberikan kontak tersebut. Terkait hal ini, kami (Heri dan Darwis) berharap agar Kejari Sidrap dievaluasi. Ini menghambat tugas jurnalis dalam mendapatkan informasi," pungkasnya.

Menanggapi kejadian tersebut, sejumlah aktivis di Sulsel menuding Kejari Sidrap sebagai instansi yang ketinggalan zaman. 

Salah satunya adalah Sekjen Lidik Pro, Darwis. Menurut dia, di era digital seperti sekarang, pulpen dan kertas sudah tidak lagi relevan untuk mencatat hasil wawancara.

"Norak sekali, move on dong. Ini sudah era digital, bukan zamannya 'Siti Nurbaya'. Kalian (pejabat di Kejari Sidrap) adalah pejabat negara yang ditugaskan untuk melayani publik, maka sudah seharusnya kalian memberikan informasi hasil kerja kepada publik melalui media," kritik Darwis.

"Apa yang kalian sembunyikan di dalam (Kejari Sidrap) sampai-sampai wartawan dilarang membawa HP masuk? Jangan-jangan ada sesuatu di dalam sehingga harus disembunyikan dan tidak boleh difoto," sindir dia menandaskan.

Editor: Muh Sain

Kenalkan Produk UMKM Lapas, Kalapas Kelas IIB Tolitoli Hadir Sebagai Narasumber Dalam Dialog yang Diselenggarakan Oleh RRI Tolitoli

METRO ONLINE Tolitoli- Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tolitoli Kanwil Kemenkumham Sulteng Bapak Muhammad Ishak hadir sebagai narasumber dalam dialog lintas pagi dengan topik Menumbuhkan Produk UMKM di Bulan Kemerdekaan. Jum’at (16/08/2024).

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan narapidana yang sedang menjalani masa pidananya, di dalam Lapas narapidana diberikan pembinaan dan pelatihan kemandirian yang dengan itu warga binaan dapat dengan terampil menyalurkan bakat dan menghasilkan produk yang tergolong produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 

Stigma masyarakat yang menganggap bahwa narapidana ialah orang yang terbuang dari lingkungannya saat sekarang ini harus segera dihilangkan. Upaya penghilangan stigma tersebut dapat diatasi salah satunya dengan upaya untuk mengenalkan produk UMKM yang dihasilkan oleh narapidana yang ada di Lapas sehingga dengan itu pemikiran masyarakat dapat terbentuk bahwasanya narapidana yang ada di Lapas justru mendapat sebuah kesempatan menjadi orang yang bermanfaat untuk lingkungannya dengan berbagai pelatihan keterampilan yang mereka dapatkan saat menjalani masa pidana di Lapas. 

Hadir sebagai narasumber dalam dialog lintas pagi dengan topik Menumbuhkan Produk UMKM Di Bulan Kemerdekaan Kalapas Kelas IIB Tolitoli Bapak Muhammad Ishak memperkenalkan produk UMKM hasil karya narapidana di Lapas Tolitoli, dalam dialog tersebut ia menjelaskan proses pembinaan keterampilan sampai dengan produk UMKM warga binaannya yang sudah terjual diberbagai daerah di seluruh Indonesia.“Selama ini tersebar stigma bahwa narapidana adalah orang yang terbuang dan hanya merugikan lingkungan masyarakatnya serta membebani negara, untuk itu tujuan kedepannya berkat upaya pelatihan serta pembinaan Lapas akan menjadi tempat industri. Maksudnya ialah Lapas dapat meningkatkan kemandirian dan di Lapas dapat dihasilkan berbagai produk yang dapat menyumbang pendapatan negara lewat PNBP, di Lapas Tolitoli sendiri warga binaan kami menghasilkan produk UMKM yaitu berbagai kerajinan tangan yang berbahan dasar batok kelapa diantaranya papan catur, kotak tissue, asbak rokok dll. Produk warga binaan kami juga sudah dipasarkan diberbagai daerah diseluruh Indonesia dan juga sudah dipasarkan dan dapat kita lihat di E-Katalog LKPP dan platform pemasaran digital” ucap Muhammad Ishak.

Editor : Muh Sain 

Lapas Tolitoli Benahi Saluran Pipa Pembuangan Dalam Meningkatkan Sanitasi Lingkungan

METRO ONLINE Tolitoli - Dalam rangka meningkatkan sanitasi lingkungan sebagai upaya peningkatan pelayanan Kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tolitoli, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah gencar lakukan pembenahan demi memberikan pelayanan prima, khususnya kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). (16/08/2024) 

Pemerataan pembenahan terus dilakukan mulai dari halaman kantor hingga blok hunian menjadi perhatian khusus untuk dilakukan perbaikan. Ada keluhan dari warga binaan langsung kita tindak lanjuti salah satunya perbaikan saluran pipa pembuangan pada Blok B, perbaikan saluran pembuangan ini diawali dengan pemantauan saluran air untuk mengetahui titik yang harus diperbaiki setelah itu kita lakukan perbaikannya sehingga saluran pembuangan menjadi lancar dan bisa dipergunakan kembali. Inilah komitmen Lapas Tolitoli dalam mengoptimalkan pelayanan sehingga terwujudnya Pelayanan Prima. 

Yoga Sapta Mahardika selaku Kepala Subseksi Keamanan menyampaikan "menjaga lingkungan Lapas Tolitoli agar bersih dan nyaman adalah kewajiban yang harus dilakukan petugas maupun WBP serta pengawasan dan perbaikan saluran pembuangan ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas kebersihan lingkungan, khususnya pada area blok hunian. Kebersihan dan perbaikan sanitasi di lingkungan Lapas wajib kami tingkatkan secara bersama-sama agar seluruh aktivitas berjalan dengan nyaman sehingga kita semua terhindar dari serangan penyakit yang timbul akibat lingkungan kita yang kurang bersih.”

Editor : Muh Sain 

Kapolres Toraja Utara Pimpin Langsung Apel Gelar Pasukan Ops Mantap Praja Pallawa 2024-2025

METRO ONLINE TORUT -- Polres Toraja Utara melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Mantap Praja Pallawa 2024-2025 dalam rangka pengamanan Pemilukada 2024 di wilayah Kabupaten Toraja Utara, Kamis (15/08/2024).

Apel gelar pasukan yang dilaksanakan di Halaman Mapolres Toraja Utara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Toraja Utara AKBP Zulanda, S.IK.,M.Si dengan bertindak sebagain perwira apel Kasat Samapta AKP T. Sirenden dan komandan apel Kapolsek Tondon Nanggala IPTU Sette Marrung.

Turut hadir sebagai undangan yaitu Sekda Toraja Utara Salvius Pasang, S.P.,M.P mewakili Bupati Toraja Utara, Danramil 1414-04/Sesean Kapten Inf. Jamaluddin mewakili Dandim 1414/Tator, pihak KPUD Toraja Utara, pihak Bawaslu Kabupaten Toraja Utara, pihak Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao, pihak Dinas Perhubungan serta pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara.

Untuk peserta apel sendiri terdiri dari Personel Polres Toraja Utara dan Polsek Jajaran, Kodim 1414/ Tator, Satpol PP, Dishub, BPBD,serta Dinas Kesehatan.

Apel gelar pasukan dimulai pada pukul 09.00 WITA diawali dengan laporan Komandan Upacara dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan dan penyematan pita tanda operasi kepada perwakilan dari unsur TNI, Polri, Satpol PP serta Dinas Perhubungan oleh Pimpinan Apel, kemudian amanat.

Dalam amanat yang dibacakan, Kapolres Toraja Utara AKBP Zulanda, S.IK., M.Si menyampaikan bahwa Apel Gelar Pasukan Ops Mantap Praja Pallawa 2024-2025 merupakan bentuk Pengecekan Akhir persiapan dan kesiapan personel maupun sarana dan prasarana secara optimal dalam rangka mengamankan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabuapten Toraja Utara.

Melibatkan 169 personel, Operasi Mantap Praja Pallawa 2024-2025 yang digelar Polres Toraja Utara akan berlangsung selama 134 hari terhitung mulai tanggal 15 Agustus sampai dengan 26 Desember 2024, jelasnya.

Dalam apel tersebut, AKBP Zulanda menekankan pentingnya sinergisitas dan soliditas antar seluruh personel pengamanan, baik dari TNI maupun stakeholder terkait, karena hal tersebut adalah kunci utama keberhasilan operasi. “Sinergitas dan koordinasi yang baik sangat diperlukan untuk menjamin keamanan dan kelancaran proses demokrasi ini,” ujarnya.

Ia juga memastikan nantinya seluruh TPS di wilayah Kabupaten Toraja Utara akan mendapatakan pengamanan yang memadai. Pihaknya tidak membiarkan adanya celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk merusak integritas dari pelaksanaan Pemilukada.

Terkait netralitas, orang nomor satu di jajaran Polres Toraja Utara tersebut mengharapkan agar dalam pelaksanaan kampanye nantinya tidak menggunakan fasilitas rumah ibadah ataupun sarana pemerintah yang dinilai dapat menjadi potensi konflik.

Terakhir, Kapolres mengingatkan kepada seluruh personel untuk selalu menjaga netralitas, profesionalisme dan kesehatan diri dalam menjalankan tugas. “Saya ucapkan terima kasih dan selamat bertugas pada seluruh personel yang terlibat, mari bersama-sama kita amankan Pemilukada 2024 demi mewujudkan visi Indonesia emas 2045 yang kita kita cita-citakan” tutupnya.

Editor ; Muh Sain 

Partai Demokrat Serahkan Dukungan B1 KWK ke Chaidir - Suhartina

METRO ONLINE Jakarta - Usai menerima dukungan model B1 KWK dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Pasangan Chaidir Syam dan Suhartina Bohari, kembali menerima dukungan yang sama dari Partai Demokrat. 

Melalui Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),  dukungan B1 KWK diserahkan langsung kepada Chaidir dan Suhartina bersama sejumlah bakal calon kepala daerah di kantor DPP Demokrat, Jakarta, Kamis (15/08/2024). 

Ketua DPC Partai Demokrat Maros, Shabir yang turut hadir dalam penyerahan itu mengatakan, sejak pendaftaran di bulan April lalu, pihaknya yakin, pasangan Chaidir dan Suhartina lah yang akan diusung partainya. 

"Yah selain karena mereka Bacalon tunggal yang sejak awal mendaftar di kami, saya juga yakin merekalah yang akan diusung karena memang hanya mereka yang layak," kata Shabir.

Saat ini, kata dia, banyak kalangan yang membanding-bandingkan kinerja pemerintahan di Maros, antara yang dulu dengan sekarang. Baginya, dua masa kepemimpinan itu jauh berbeda dan sulit dikomparasikan. 

"Saya bilang, di jaman awal pak Chaidir ini kita dilanda covid. Semua anggaran difokuskan ke situ. Belum lagi masa jabatannya yang cuma 3,5 tahun. Jelas tidak bisa dibandingkan yang menjabat 10 tahun," ungkapnya. 

Ia yang terpilih di DPRD Maros pada Pileg lalu itu mengaku, pola kepemimpinan Chaidir dan Suhartina sudah sangat efektif. Faktanya, fokus mereka pada pengembangan SDM dan pelayanan birokrasi banyak mendapat penghargaan nasional. 

"Iya kan tidak semua harus dilihat dari pembangunan fisik, entah itu jalan ataupun bangunan. Fokus kita ini SDM, hasilnya tidak terasa sekarang, tapi tunggu 5 atau 10 tahun kedepan," paparnya. 

Sementara itu, Bupati Maros, Chaidir Syam mengatakan, dengan resminya Partai Demokrat, pihaknya sudah mengumpulkan lebih dari 50 persen kursi di DPRD Maros. 

"Demokrat 2 kursi. Jadi yang resmi itu sudah 18 kursi yang sudah berbentuk B1 KWK. Artinya sudah lebih dari setengah dari total kursi parlemen," sebutnya. 

Dalam waktu dekat, kata dia, ia bersama Wakil Bupati, Suhartina Bohari, akan menerima sejumlah dukungan model B1 KWK sebelum masa pendaftaran di KPU mulai dibuka. 

"Sisanya masih ada Gerindra, Golkar, Nasdem, PKS dan Hanura . Insya Allah dalam waktu dekat juga akan kita terima B1 KWK," pungkasnya.

Editor : Muh Sain