Raih Predikat WBK, Rutan Sengkang Terima Kunjungan Studi Tiru UPT Lain

METRO ONLINE WAJO -- Usai memperoleh predikat Wilayah bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2023 lalu, kali ini Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang mendapat kunjungan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) lain yang berada di Sulawesi selatan yakni Rutan Kelas IIB Makale. 

Kunjungan dari Tim Zona Integritas (ZI) Rutan Makale ini bertujuan untuk melakukan studi tiru mengenai Pembangunan Zona Integritas yang ada di Rutan Sengkang terutama dalam hal inovasi layanan. 

Rombongan Tim ZI Rutan Makale yang tiba di Rutan Sengkang pada Sabtu, (24/8) diterima langsung oleh Kepala Rutan Sengkang beserta Pejabat Struktural dan jajaran pegawai di Ruang kerjanya. 

Setelah berbincang-bincang dengan Kepala Rutan, Rombongan kemudian diajak berkeliling oleh Tim ZI Rutan Sengkang untuk melihat inovasi layanan dan Sarana prasarana yang dimiliki Rutan Sengkang. 

Dalam keterangannya, Amir selaku Karutan mengungkapkan Studi tiru dari Rutan Makale merupakan yang pertama kami terima setelah Rutan Sengkang menerima Predikat WBK tahun 2023 lalu. 

"Ini menjadi kehormatan bagi kami, karna mendapatkan kunjungan dari UPT lain," jelasnya. 

"Semoga setelah berkunjung di sini, kami doakan Rutan Makale bisa juga meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi," pungkasnya.

Editor : Muh Sain 

Kemenkumham Realisasikan 97,16% Anggaran di Tahun 2023

METRO ONLINE Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas, melaporkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah merealisasikan 97,16% dari anggaran tahun 2023. Pagu akhir 2023 Kemenkumham tercatat senilai Rp18,933 triliun. Dari angka tersebut, berhasil direalisasikan sebanyak Rp18,395 triliun.

“Besaran realisasi (anggaran 2023) yang telah dicapai adalah 97,16%,” kata Supratman dalam Rapat Kerja (Raker) bersama komisi III DPR RI tentang pembahasan evaluasi APBN 2023 dan penjelasan hasil pemeriksaan BPK RI 2023, Jumat (23/8/2024).

Anggaran itu digunakan untuk tiga program prioritas nasional, yaitu meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, serta memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Menkumham memaparkan terdapat 19 kegiatan sebagai penjabaran dari tiga prioritas nasional di atas. 15 kegiatan di antaranya, dilakukan untuk bidang polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

“Output prioritas nasional polhukhankam dan transformasi digital, yaitu modul UU KUHP, RUU KUH Acara Perdata, RUU Kepailitan, penguatan BHP, pengembangan kompetensi Pembimbing Kemasyarakatan, sampai dengan Implementasi kebijakan integrasi sistem manajemen pemeriksaan keimigrasian,” paparnya di ruang rapat komisi III DPR.

Dari sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2023, Supratman mengungkapkan terjadi lonjakan sebesar 230,48% menjadi Rp9 triliun, jika dibandingkan dengan target capaian di tahun yang sama. Yang terbesar diperoleh Ditjen Imigraisi, Ditjen AHU, Ditjen KI, dan disusul oleh Unit Eselon I lainnya.

Sementara itu terkait pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK, Supratman menyebutkan bahwa Kemenkumham telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 15 kali secara berturut-turut.

Meski demikian, ia mengaku masih terdapat temuan dan rekomendasi pengembalian kas negara dari hasil pemeriksaan BPK tahun lalu. Ia menjelaskan terdapat satu temuan pada penyusunan laporan keuangan, dua temuan pada pendapatan, dan 14 temuan pada belanja.

Kemenkumham pun telah melakukan tindak lanjut terhadap temuan-temuan dan rekomendasi dari BPK. Baik itu secara administratif, maupun pengembalian ke kas negara yang dilakukan secara bertahap.

“Secara administratif telah diterbitkan nota dinas Menkumham tanggal 1 Agustus 2024 kepada para pimpinan Unit Eselon I untuk menyelesaikan tindak lanjut temuan pemeriksaan dimaksud,” ucap mantan ketua Baleg DPR RI itu.

Menkumham berkata akan terus menjaga soliditas di internal Kemenkumham. Juga terus menjalin komunikasi seluruh pemangku kepentingan di eksternal, termasuk Komisi III DPR RI sebagai mitra.

Editor : Muh Sain 

Lapas Tolitoli Ikuti Sosialisasi Draf Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai

METRO ONLINE Tolitoli- Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tolitoli Kanwil Kemenkumham Sulteng ikuti Sosialisasi Draf Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jum’at (23/08/2024)

Bertempat di ruangan kepegawaian Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tolitoli mewakili Kalapas, Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan Lapas Tolitoli Bapak Abrar beserta dua orang staf mengikuti kegiatan sosialisasi Draf Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kegiatan ini diikuti melalui virtual zoom. 

Kegiatan ini sangat penting bagi seluruh pegawai untuk memahami secara mendalam tentang bersikap dan bertingkah laku dalam kesehariannnya sebagai pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

“Kami mengikuti kegiatan tadi dengan serius karena kegiatan ini sangat penting untuk menambah pemahaman kami tentang aturan-aturan bersikap dalam melaksanakan tugas pokok dan dalam pergaulan kita sehari-hari serta kami berharap setelah sosialisasi ini, seluruh pegawai dapat bekerja lebih baik dan menjaga integritas serta profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugas mereka."ucap Abrar

Editor : Muh Sain 

Lapas Tolitoli Beri Hadiah Lomba Kepada Warga Binaan Dalam Semarak HUT Kemerdekaan RI dan Hari Pengayoman ke-79

METRO ONLINE Tolitoli -  Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Tolitoli, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah menyerahkan hadiah kepada warga binaan yang menjadi pemenang lomba Dalam memperingati  HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dan hari pengayoman  ke-79 (22/08/2024). 

Penyerahan hadiah di Lapas Toli Toli menandai puncak dari serangkaian kegiatan perayaan HUT Kemerdekaan RI dan Hari Pengayoman ke-79 Tahun 2024. Dengan penuh kegembiraan, para pemenang menerima penghargaan atas kerja keras dan semangat yang telah mereka tunjukkan selama lomba.

Kalapas Tolitoli Muhammad Ishak menyatakan "peran Lapas dalam pembinaan bagi warga binaan sangatlah penting oleh karena itu dibutuhkan partisipasi aktif dari berbagai pihak terkhusus warga binaan dan petugas. Pertandingan yang diadakan selain untuk mengasah kemampuan dan bakat warga binaan juga sebagai ajang Refreshing sehingga harus di apresiasi dengan penyerahan hadiah bagi pemenang lomba futsal, bulutangkis, ceramah, cerdas cermat dan mengaji." 

"Melalui kegiatan ini Lapas Tolitoli tidak hanya berhasil memeriahkan perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia dan hari pengayoman  ke-79 tetapi juga membuktikan komitmennya dalam menciptakan lingkungan yang penuh dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan bagi seluruh penghuni dan pegawai Lapas."Tambahnya

Editor : Muh Sain 

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama PT Semen Tonasa dengan Pemkab dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan sampah

METRO ONLINE,PANGKEP-PT Semen Tonasa terus memperkuat komitmennya dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan sampah melalui penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pangkep sebagai komitmen BUMN dalam peningkatan perekonomian lokal, serta komitmen Pemerintah daerah untuk peningkatan perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah dengan adanya BUMD.

Penandatanganan ini dihadiri oleh Direktur Utama PT Semen Tonasa Asruddin dan Bupati Kabupaten Pangkep Muh. Yusran Lalogau dalam hal pemanfaatan material RDF (Refuse Derived Fuel), bertempat di Gedung Juang KPK RI, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi aksi ke-14 Stranas PK. Melalui agenda ini pula disepakati 6 Perjanjian Kerja Sama (PKS) Baru yang ditandatangani langsung oleh perwakilan masing-masing BUMN dan BUMD.

Selain pertambangan, Stranas PK juga menyoroti peluang kerja sama dalam pengelolaan sampah yang dinilai sangat krusial di hampir seluruh daerah di Indonesia. Masalah pengelolaan sampah yang belum dapat ditangani dengan baik di berbagai kabupaten dan kota, kerap kali berujung pada praktik-praktik yang merugikan lingkungan, seperti pembakaran terbuka, penguburan, atau pembuangan sampah sembarangan yang akhirnya mencemari ekosistem laut.

Direktur Utama PT Semen Tonasa Asrudin mengungkapkan kegiatan yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini merupakan strategi nasional dalam pencegahan korupsi di Indonesia salah satunya adalah aksi Penguatan Pengawasan pada Badan Usaha Pemerintah (BUMN- BUMD).

"Harapannya dengan kolaborasi antara BUMN dan BUMD dapat menguatkan ekonomi nasional dan daerah serta mampu melaksanakan prinsip-prinsip dalam rangka implementasi pencegahan korupsi di tubuh BUMD maupun BUMN, kerja sama ini juga bertujuan untuk pemanfaatan pengelolaan sampah melalui Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) dan RDF (Refused Derived Fuel) ", tambahnya.

PT Semen Tonasa sendiri, sebagai offtaker dari produk RDF telah memulai proyek fasilitas penyimpanan di pabrik, serta fasilitas transportasi yang akan membawa bahan bakar sampah ini ke ruang bakar.

Keberadaan RDF ini sejalan dengan komitmen kami di PT Semen Tonasa untuk meningkatkan penggunaan berbagai sumber energi alternatif untuk proses produksi, sebagai upaya kami untuk terus menjaga kelestarian lingkungan." pungkasnya.(thiar)