Imigrasi Parepare gelar Operasi Jagratara di 3 perusahaan

METRO ONLINE PAREPARE- Kantor imigrasi kelas II TPI Parepare menggelar Pelaksanaan Operasi "JAGRATARA" Tahap III. Pengawasan Orang Asing Secara Serentak dengan Kendali Pusat di Seluruh Wilayah Indonesia Tahun 2024 

Operasi Jagratara dilaksanakan selama 3 hari yakni Senin-Rabu, 07-09 Oktober 2024 di 3 perusahaan diantaranya  PT. Phillips Seafood Indonesia, Kab. Barru, PT. Malindo Feedmill, Kab. Wajo,  dan Hotel/Tempat Penginapan di Kab. Wajo

Pelaksanaan kegiatan selama proses operasi “Jagratara” tahap III di wilayah kerja kantor Imigrasi kelas II TPI Parepare dimulai dari hari Senin, 07 Oktober 2024, Pukul 10.45 Wita,  di PT. Phillips Seafood Indonesia, Kab. Barru. Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim operasi Jagratara pada perusahaan tersebut bahwa terdapat orang asing yang bekerja di PT. Phillips Seafood Indonesia, Kab. Barru sebanyak 1 orang WNA Thailand,  

Kantor Imigrasi  kelas II TPI Parepare berkomintmen untuk melakukan Inspeksi dan Audit di perusahaan tersebut secara berkala sekitar 5-7 hari setiap triwulan atau empat Bulan di perusahaan tersebut. 

Berdasarkan informasi dari admin HRD PT. Phillips Seafood Indonesia, Kab. Barru bahwa PT. Phillips Seafood Indonesia saat ini berfokus pada ekspor daging rajungan (Kepiting atau Crab) ke Batimor, USA. PT. Phillips Seafood Indonesia juga memiliki produk tuna, ekspor saat ini lebih ke produk (Kepiting atau Crab). Setiap kali pengiriman, PT. Phillips Seafood Indonesia mengirimkan produknya sebanyak 30.000 lbs.

Kepala kantor dan Kasi Inteldakim bersama tim Operasi Jagratara Tahap III Tahun 2024 memberikan pengarahan mengenai prosedur izin tinggal untuk warga negara asing (WNA) yang terlibat dalam urusan bisnis yang saat ini boleh menggunakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) pada suatu perusahaan di Indonesia.

kegiatan  lanjutan di hari Selasa, 08 Oktober 2024 Pukul 09.00 Wita,  di PT. Feedmil Malindo Kab. Wajo untuk melakukan operasi Jagratara Pengawasan orang asing. Berdasarkan hasil pengecekan pada perusahaan PT. Feedmil Malindo Kab. Wajo, terdapat 1 WNA Malaysia  yang bekerja pada perusahaan tersebut sebagai Production Manager dan merupakan pemegang Izin Tinggal Tetap (ITAP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare.

Respon masyarakat bahwa selama ini pihak perusahaan PT. Feedmil Malindo Kab. Wajo tetap menjaga hubungan baik dengan masyarakat setempat dan tidak pernah ditemukan adanya orang asing lainnya yang mengunjungi perusahaan tersebut.

Selanjutnya Tim Operasi Jagratara menuju ke Sallo Hotel Sengkang, Kab. Wajo untuk melaksanakan kegiatan operasi Jagratara. Berdasarkan hasil pengecekan tim operasi di hotel tersebut bahwa tidak ditemukannya orang asing yang menginap pada hotel tersebut, berdasarkan keterangan pihak resepsionis Sallo Hotel Sengkang, Kab. Wajo bahwa terakhir terdapat orang asing yang menginap di hotel tersebut yaitu WN Jerman sebanyak 1 orang. Setelah dilakukan pemeriksaan dan peninjauan lapangan pada lokasi hotel tersebut, tidak ditemukan adanya pelanggaran keimigrasian.

Dan kegiatan terakhir dilaksanakan di hari . Rabu, 09 Oktober 2024, tim operasi Jagratara melanjutkan kegiatan operasi Jagratara Tahap III Tahun 2024 ke BBC Sengkang Hotel. Berdasarkan hasil pengecekan pada hotel tersebut bahwa tidak ditemukan adanya orang asing yang menginap pada hari tersebut, namun terdapat 4 (Empat) WNA yang menginap pada hotel BBC Sengkang Hotel Kab, Wajo pada tanggal 07 Oktober 2024. Menurut informasi dari pihak resepsionis BBC Sengkang Hotel Kab. Wajo bahwa keempat WNA tersebut menginap selama 1 (satu) hari dan bertujuan untuk wisata di Danau Tempe atau melanjutkan perjalanan wisata ke Tana Toraja. Setelah dilakukan pemeriksaan dan peninjauan lapangan pada lokasi hotel tersebut, tidak ditemukan adanya pelanggaran keimigrasian, tim operasi Jagratara melanjutkan kegiatan Eka Hotel Kab.Wajo dan berdasarkan informasi dari pihak resepsionis Eka Hotel Kab. Wajo bahwa saat ini belum terdapat WNA yang menginap selama bulan Oktober Tahun 2024 di Eka Hotel Kab. Wajo, Setelah dilakukan pemeriksaan dan peninjauan lapangan pada lokasi hotel tersebut, tidak ditemukan adanya pelanggaran keimigrasian.

Dalam kesempatan yang sama Tim Operasi Jagratara Pengawasan Orang Asing juga menyampaikan terkait tanggung jawab sebagai Sponsor/Penjamin bagi orang asing untuk menaati aturan hukum yang berlaku guna untuk mencegah pelanggaran administrasi keimigrasian dan menjaga stabilitas dan keamanan negara.

Editor : Muh Sain 

Borong Penghargaan dari LKPP, Kemenkumham Terus Tingkatkan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa

METRO ONLINE Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) meraih penghargaan pada acara "Anugerah SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa 2024" yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP), Kamis (10/10/2024). 

Kementerian yang dipimpin oleh Supratman Andi Agtas ini unggul dalam sejumlah kategori. Pertama, kategori Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan Pejabat Fungsional Pengelola PBJ Berprestasi. Kemudian, pada kategori UKPBJ Proaktif dengan Keterisian Pejabat Fungsional Pengelola PBJ Tertinggi . Selanjutnya, pada kategori UKPBJ Proaktif dengan Capaian Usaha Mikro Kecil (UMK) Tertinggi. 

Sekretaris Jenderal Kemenumham, Nico Afinta, mengatakan Kemenkumham terus melakukan peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa. Salah satunya, dengan menggunakan sistem pengadaan yang pro terhadap produk dalam negeri, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) di Indonesia. 

"Kemenkumham meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta meningkatkan porsi pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi," ucap Nico usai acara pemberian penghargaan di Hotel Pullman Jakarta. 

Ia mengungkapkan UKPBJ Kemenkumham telah mencapai level kematangan 3 atau level proaktif. Posisi level proaktif merupakan komponen utama pada pilar transformasi tata kelola pengadaan barang dan jasa. 

"Kemenkumham berada pada level kematangan proaktif. Artinya, fokus pada kebutuhan pemangku kepentingan, melalui koordinasi internal dan eksternal," ungkap Jenderal Polisi bintang tiga tersebut. 

Capaian ini, jelas Nico, merupakan hasil komitmen seluruh jajaran Kemenkumham dalam mengikuti aturan-aturan tentang pengadaan barang/jasa yang berlaku. 

"Hal ini merupakan hasil dari komitmen dan kerja keras seluruh tim yang ada di Kemenkumham, yang telah mengikuti aturan dan parameter yang telah ditetapkan," tutur mantan Kepala STIK Lemdiklat Polri ini. 

Ia menyebutkan bahwa Kemenkumham telah menerima penghargaan serupa dari LKPP sejak tahun 2022 lalu. Kemenkumham melakukan upaya-upaya agar keunggulan pengadaan barang/jasa dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang. 

"Dari tahun 2022, 2023, hingga 2024, kualitas pengadaan barang/jasa Kemenkumham mengalami peningkatan. Dukungan pimpinan sangat penting, dan Kemenkumham akan terus ikut dalam ajang tahunan ini," ucap Nico. 

Adapun acara "Anugerah SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa 2024" merupakan ajang tahunan yang diinisiasi oleh LKPP. Tahun ini, penghargaan untuk Kemenkumham diserahkan oleh Plh. Kepala LKPP, Iwan Herniwan, kepada Sekretaris Jenderal, Nico Afinta; Kepala Biro BMN, Aman Riadi; dan Pejabat Fungsional  Pengelola PBJ, Anggara Rawijayadi. 

_Keyword SEO: Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, Nico Afinta, Penghargaan Pengadaan Barang/Jasa_ 

Editor : Muh Sain 

Peletakan Batu Pertama Kantor Imigrasi Palopo, Ini Harapan Kakanwil Taufiqurrakhman

METRO ONLINE Palopo. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Taufiqurrakhman melakukan Groundbreaking atau peletakan batu pertama Pembangunan Gedung Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Palopo, Kamis(10/10/2024).

Peletakan batu pertama ini dihadiri oleh Pj. Walikota Palopo, Pimti Pratama Kanwil Kemenkumham Sulsel, Forkopimda Kota Palopo, OPD Kota Palopo, Kakanim Makassar, Karudenim Makassar, Instansi vertikal se Kota Palopo, Perwakilan Bank Mitra Kerja Kanim Palopo, para Pejabat Kanwil Kemenkumham Sulsel dan Kepala UPT Keimigrsian dan Pemasyarakatan sekitar wilayah Kota Palopo

Dalam Kesempatan ini, Taufiqurrakhman menyampaikan keberadaan Kanim Palopo memberikan dampak positif Pada Peningkatan perekonomian Kota Palopo dan akan sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Dan semuanya tidak dapat terwujud tanpa sinergitas dan Kolaborasi dari berbagai stakeholder eksternal yang ada di Kota Palopo 

"Terlihat sekali sinergitas dan Kolaborasi di Kota Palopo sangat kuat sehingga dapat membuat seluruh Instansi yang ada di Palopo sangat harmonis dalam Pelaksanaan tugas - tugasnya," ucap Taufiqurrakhman 

Selanjutnya taufiqurrakhman mengatakan Peletakan batu pertama ini bukan hanya tanda dimulainya pembangunan gedung baru, tetapi juga simbol harapan dan komitmen kita dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat

“Pembangunan gedung baru ini bukan hanya sekadar upaya untuk meningkatkan fasilitas fisik, tetapi juga merupakan simbol komitmen kita untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih cepat kepada masyarakat,” lanjutnya

Taufiqurrakhman menjelaskan, Pembangunan gedung ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan keimigrasian di wilayah palopo dan sekitarnya. Dengan adanya gedung baru yang lebih modern dan representatif, diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam pengurusan dokumen imigrasi

Oleh karena itu, pembangunan ini harus kita sambut dengan semangat dan harapan yang tinggi terciptanya pelayanan Terbaik bagi masyarakat.

Pada akhirnya Taufiqurrakhman mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Palopo dan Jajaran Forkopimda yang terus mendukung Pelaksanaan tugas Keimigrasian.

Penjabat Walikota Palopo, Firmanza mengatakan, hari ini pihaknya sangat berbangga karena akan hadir kantor Imigrasi yang sangat representative di Kota Palopo.

Dengan kehadiran Kanim Palopo memberikan dampak yang sangat positif di Kota Palopo khususnya dalam perputaran ekonomi masyarakat.

Palopo ini merupakan Salah satu Kota di Sulawesi Selatan yang memiliki pertumbuhan yang sangat signifikan sehingga dengan kehadiran Gedung Kantor Imigrasi yang sangat representative tentunya akan menghadirkan pelayanan Terbaik bagi masyarakat Palopo dan sekitarnya.

Sementara itu, kakanim Palopo Yogie Kashogi senada dengan Kakanwil mengungkapkan, Pembangunan Gedung Kantor Imigrasi yang berlokasi di kelurahan Takkalala, kecamatan wara Selatan bertujuan untuk lebih memudahkan masyarakat mengurus dokumen keimigrsian dengan pelayanan terbaik yang lebih cepat, efisien, transparan Dan ramah dari para petugas imigrasi palopo.

Adapun Pembangunan Gedung Kantor Imigrasi palopo dibiayai dengan anggaran APBN yang akan dibangun pada lahan seluas 5.091 meter persegi, dengan luas Gedung utama 2.698 m2.

Gedung Kantor Imigrasi Palopo akan dilengkapi dengan fasilitas Gedung utama 2 (dua) lantai untuk pelyanan dan perkantoran, masjid, kantin, area parkir yang luas dan fasilitas umum lainnya

Diketahui, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Palopo memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di bidang keimigrasian. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Palopo memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas dan keamanan di bidang keimigrasian.

Terakhir dilaksanakan peletakan batu pertama oleh Kakanwil Kemenkumham Sulsel Bersama penjabat Walikota Palopo dan para Forkopimda Kota Palopo.

Editor : Muh Sain 

Operasi Zebra 2024: Tingkatkan Kesadaran dan Utamakan Keselamatan, Penindakan ETLE Diperbanyak di titik Rawan!

METRO ONLINE Jakarta – Kepolisian melalui Korlantas Polri akan menggelar Operasi Zebra 2024 pada 14 hingga 27 Oktober 2024. Tujuan utama dari operasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas dan mengurangi angka kecelakaan di jalan raya.

Dalam pelaksanaannya, petugas akan fokus pada edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Pelanggar lalu lintas, seperti yang tidak memakai helm, melawan arus, atau melebihi batas kecepatan, akan lebih sering mendapatkan teguran daripada sanksi langsung. Namun, sistem tilang elektronik (E-TLE) tetap akan berfungsi selama operasi berlangsung untuk mendeteksi pelanggaran yang tertangkap kamera pengawas.

Petugas di lapangan akan mengutamakan pendekatan humanis dengan memberikan penjelasan terkait pelanggaran yang dilakukan. Harapannya, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama, bukan hanya karena takut mendapatkan denda.

Di samping itu, tilang manual akan diterapkan bagi pelanggaran yang terpantau secara langsung, dan penggunaan E-TLE akan diperluas untuk mengawasi lebih banyak titik rawan pelanggaran. Masyarakat diajak untuk disiplin berlalu lintas demi menurunkan angka kecelakaan.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk mendukung Operasi Zebra 2024 dengan senantiasa mematuhi aturan lalu lintas, baik selama masa operasi maupun di luar operasi. Tertib berlalu lintas bukan hanya untuk menghindari sanksi, tapi juga demi keselamatan diri sendiri dan orang lain,” ujar Kabagops Kombes Pol Aries Syahbudin.

Operasi Zebra ini adalah bentuk komitmen Polri dalam menegakkan peraturan, dan dengan dukungan dari masyarakat, diharapkan tercipta lalu lintas yang tertib dan aman untuk semua. Mari kita wujudkan keselamatan di jalan raya bersama-sama.

Editor : Muh Sain

Tujuh Komisioner KPID Sulsel Resmi Dilantik Pj Gubernur, Satunya Putra Toraja

METRO ONLINE MAKASSAR - Pj Gubernur Sulsel Prof Dr Zudan Fakrulloh secara resmi melantik tujuh komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel periode 2024-2027 di Ruang Rapat Pimpinan (Rapim) Kantor Gubernur, Rabu (09/10/2024).

Berikut ketujuh komisioner KPID Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2024-2027:

1. Hamka, SPd,I dan

2. Irwan Ade Saputra, S.IP. M.SI

3. Abdi Rahmat, SH

4. Marselius Gusti Palumpun, S.IP., M.Si

5. NASRUDDIN, S.Pd.I

6. Ahmad Kaimuddin Ombe, SM., M.Si

7. Poppy Trisnawati, S.SOS., MM

Untuk diketahui, salah satu dari ketujuh komisioner KPID Sulsel tersebut yakni Marselius Gusti Palumpun merupakan putra Toraja.

Gusti Palumpun juga mencetak sejarah sebagai keterwakilan minoritas pertama kali yang duduk sebagai komisioner KPID Sulsel periode 2024-2027.

"Perjuangan masuk KPID Sulsel sungguh melewati proses yang panjang. Dan puji Tuhan, alhamdhlillah hari ini kami telah dilantik. Mohon doanya agar kami bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik mungkin," ucap Gusti kepada wartawan usai pelantikan.

Pelantikan yang dilakukan Pj Gubernur Sulsel ini tak lepas dari terpenuhinya semua legalitas KPI yakni Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/07/2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia.

Dimana seluruh tahapan yang dimulai sejak 2023 tersebut, mulai dari pembentukan Tim Seleksi (Timsel) sesuai ketentuan dari peraturan KPI tersebut. 

Secara detail Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan memaparkan proses seleksi KPID yang tidak pernah keluar dari aturan yang menjadi acuannya.

Berdasarkan Pasal 19 (3) Peraturan KPI nomor 01/P/KPI/07/2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia menyebutkan bahwa Tim Seleksi pemilihan anggota KPID terdiri atas 5 (lima) orang yang dipilih dan disahkan DPRD Provinsi dengan memperhatikan keterwakilan unsur tokoh masyarakat, akademisi/kampus, pemerintah provinsi dan KPI Daerah. 

“Pasal 19 (5)  Peraturan KPI nomor 01/P/KPI/07/2014: Surat Keputusan (SK) Penetapan Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPI Daerah dapat dibuat oleh Gubernur setelah didelegasikan oleh DPRD Provinsi. Dan SK pendelegasian itu ada dari DPRD,” beber Prof Zudan usai melantik 7 komisioner KPID Sulsel tersebut.

“Nah sekarang secara administratif DPRD telah mengirimkan tujuh nama, kemudian gubernur memproses secara administratif.

Jadi ini ada teori hukumnya keputusan yang sifatnya deklaratorif. Keputusan yang sifatnya konstitutif sudah dilakukan oleh DPRD,” sambungnya. 

Prof Zudan menegaskan bahwa tak ada pilihan lain oleh gubernur selain melakukan pengesahan dan menerbitkan SK.

Pelantikan Komisioner KPID Sulsel turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Sulsel Rahman Pina, Sekprov Sulsel Jufri Rahman, Komisi A DPRD Sulsel, Para Pjs Kepala Daerah, KPU/Bawaslu Sulsel, Pejabat Oemprov Sulsel, Asosiasi Televisi dan Radio, serta sejumlah OKP.

Editor : Muh Sain