Pemindahan 9 (Sembilan) Narapidana dari Lapas Kelas IIB Tolitoli

METRO ONLINE Tolitoli, 19 Oktober 2024 - Sekitar pukul 21.00 WITA, telah dilakukan pemindahan sembilan narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan  Kelas IIB Tolitoli. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasubsi Perawatan Lapas Tolitoli, didampingi oleh empat petugas Lapas Tolitoli dan dua personel dari Kepolisian Resort Tolitoli.

Pemindahan ini dilakukan berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah Nomor W.24.PK.05.05-5767 tanggal 11 Oktober 2024, yang memberikan persetujuan atas pemindahan  sembilan narapidana. Adapun tujuan pemindahan adalah Sebanyak tujuh narapidana dipindahkan ke Lapas Kelas IIA Palu dan Dua narapidana lainnya dipindahkan ke Lapas Kelas III Parigi.

Seluruh narapidana dipindahkan menggunakan satu unit kendaraan operasional milik Lapas Kelas IIB Tolitoli. Pemindahan ini merupakan langkah untuk menyesuaikan kapasitas di Lapas Tolitoli serta untuk kepentingan pembinaan narapidana di tempat yang lebih sesuai.

Kepala Lapas Tolitoli, Muhammad Ishak, dalam keterangannya menyatakan bahwa pemindahan ini berjalan lancar berkat kerja sama yang baik antara pihak Lapas dan Kepolisian. “Kami memastikan bahwa seluruh prosedur telah dilaksanakan sesuai ketentuan, dan proses pemindahan ini adalah bagian dari upaya kami untuk menciptakan kondisi pemasyarakatan yang lebih baik,” ujarnya.

Editor : Muh Sain 

Kasi Bimnadik dan Giatja Lapas Tolitoli Hadiri dan Berikan Materi pada Rapat Kerja Pelaksanaan Tahapan Pelayanan DPTb Pilkada 2024

METRO ONLINE Tolitoli, 19 Oktober 2024– Kasi Bimnadik & Giatja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tolitoli, Feldianto, S.H., menghadiri sekaligus memberikan materi pada Rapat Kerja Pelaksanaan Tahapan Pelayanan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Dalam kegiatan yang dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah dan perwakilan instansi terkait tersebut, Feldianto menyampaikan pentingnya sinergi antara instansi pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan kelancaran proses penyusunan DPTb. Ia juga menekankan bahwa data pemilih harus dikelola dengan akurat, transparan, dan sesuai dengan aturan yang berlaku, guna menjaga integritas pemilihan.

"Pengelolaan DPTb adalah salah satu aspek krusial dalam pemilihan umum. Dengan adanya kolaborasi yang baik, kita dapat memastikan hak pilih masyarakat, terutama mereka yang belum terdaftar atau mengalami perubahan status, tetap terpenuhi," ujar Feldianto.

Selain memberikan paparan terkait teknis penyusunan DPTb, Feldianto juga membahas mengenai peran aktif para petugas dalam memberikan pelayanan maksimal bagi pemilih tambahan, termasuk langkah-langkah antisipasi berbagai tantangan yang mungkin dihadapi di lapangan.

Rapat kerja ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024, dengan harapan pelaksanaan pemilihan berjalan lancar, demokratis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Editor : Muh Sain 

Kapolda Sulsel Hadiri Peringatan Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari Ke-72 Tahun 2024

METRO ONLINE SUL-SEL -- Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan, Irjen Pol. Yudhiawan S.H., S.I.K., M.H., M.Si., didampingi Ketua Bhayangkari Daerah Sulawesi Selatan Ny. Yunita Yudhiawan menghadiri Peringatan Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) Ke-72 yang dilaksanakan pada Sabtu, 19 Oktober 2024, di Aula Mappaoddang Mapolda Sulsel berlangsung penuh makna.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pejabat Utama Polda Sulsel beserta pengurus Bhayangkari Daerah Sulawesi Selatan, Para Ketua cabang Bhayangkari Daerah Sulawesi Selatan dan para anggota Bhayangkari.

Dalam sambutannya, Kapolda Sulsel menekankan peran penting Ibu Bhayangkari dalam mendukung tugas suami mereka sebagai anggota Polri. Ia menyampaikan pesan kepada para Bhayangkari untuk selalu mengingatkan suami mereka agar tetap menjaga disiplin dan etika sebagai anggota kepolisian. Kapolda Yudhiawan menyoroti tiga hal utama yang menjadi perhatian penting dalam menjaga citra Polri di mata masyarakat.

"Tiga hal yang tidak boleh dilanggar oleh anggota Polri adalah: pertama, tidak boleh melanggar disiplin Polri; kedua, tidak boleh melanggar kode etik profesi Polri; dan ketiga, tidak boleh melanggar tindak pidana," tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa citra Polri sangat dipengaruhi oleh gaya hidup dan perilaku bermedia sosial para anggotanya. Oleh karena itu, Kapolda mengingatkan para anggota Polri dan Bhayangkari untuk selalu waspada dan saling mengingatkan terkait kehidupan hedonisme serta penggunaan media sosial yang berlebihan.

"Penting bagi kita semua, baik anggota Polri maupun Bhayangkari, untuk tetap menjaga citra baik Polri di mata masyarakat. Hal ini bukan hanya tanggung jawab individu, tapi juga peran bersama dalam saling mengingatkan," tuturnya.

Acara peringatan HKGB Ke-72 ini berlangsung khidmat dan diharapkan dapat menjadi momentum bagi para Bhayangkari dan seluruh anggota Polri untuk terus berperan aktif dalam menjaga kedisiplinan, etika, serta berkontribusi positif bagi masyarakat dan institusi Polri.

Editor : Muh Sain 

Polisi Buka Tutup Sudirman-Thamrin Saat Iring-iringan Presiden dan Wapres

METRO ONLINE Jakarta - Polisi melakukan buka-tutup jalur Lalin di sekitar kawasan DPR hingga Sudirman-Thamrin saat prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Buka-tutup arus lalu lintas juga diberlakukan saat iring-iringan dari Gedung DPR/MPR ke Istana Negara.

"Untuk rekayasa Lalu lintas sifatnya situasional apabila terjadi kepadatan dilakukan tutup/buka jalur kendaraan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi dalam , Sabtu (19/10/2024).

Lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat akan dialihkan ke arah Harmoni apabila terjadi kepadatan lalu lintas. Begitu juga jika terjadi kepadatan lalu lintas di Harmoni, lalu lintas di Patung Kuda akan dialihkan sampai ke Bundaran CSW-Monalisa, Jakarta Selatan.

"Untuk moda TransJakarta tetap berjalan," imbuhnya.

Polisi mengimbau masyarakat yang akan melintas di kawasan Senayan, Sudirman-Thamrin untuk menggunakan transportasi umum. Masyarakat yang akan mengikuti pesta rakyat juga dipersilakan datang dengan memakai angkutan umum.

"Apabila masyarakat akan mengunjungi acara pesta rakyat agar menggunakan transportasi umum, karena tidak disediakan kantong-kantong parkir," tuturnya.

Kombes Latif menyampaikan Rekayasa lalu lintas (lalin) akan diberlakukan selama prosesi pelantikan Presiden dan Wapres terpilih besok 20 Oktober 2024.  Rencananya akan ada iring-iringan dari Gedung DPR/MPR ke Istana Negara.

"Ya kita lihat situasional kalau sudah penuh, nggak bisa lewat ya kita alihkan. Kita lihat situasi," ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman kepada wartawan di Silang Monas usai apel gelar pasukan TNI-Polri, Jumat (18/10).

Latif memastikan selepas prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan ada iring-iringan. Untuk itu rekayasa lalu lintas dilakukan agar meminimalisasi penumpukan kendaraan di kawasan Senayan hingga Istana Negara.

"Ya pasti, kan rangkaian kepala negara beberapa tamu negara ada rangkaian. Mereka tamu VVIP, pasti rangkaian," ucapnya.

Dia juga mengatakan, Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) ditiadakan khusus pada Minggu, 20 Oktober 2024 besok.

Berikut rute pengalihan arus lalu lintas di sekitar gedung DPR:

- Arus lalu lintas dari arah TL Lapangan Tembak menuju Jalan Gatot Subroto diputar balik di kolong sekat 2 atau dialihkan ke tanjakan layang Ladokgi arah Semanggi

- Arus lalu lintas dari tol dalam kota yang akan keluar di offramp Pulo Dua diluruskan ke arah Tol Tomang

- Arus lalu lintas dari Jalan Palmerah Timur menuju Jalan Gelora/pintu belakang Gedung DPR/MPR diluruskan ke Jalan Tentara Pelajar/Jalan Permata Hijau

- Arus lalu lintas dari Jalan Gerbang Pemuda menuju Jalan Gelora/pintu belakang Gedung DPR/MPR RI dibelokkan ke Jalan Asia Afrika

- Arus lalu lintas dari Jalan Asia Afrika menuju TL Lapangan Tembak dibelokkan ke kanan Jalan Pintu 1 Senayan atau diputarbalik di TL Asia Afrika

- Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang menuju Slipi dialihkan ke kiri di sekat 2/Ladokgi ke Jalan Gerbang Pemuda

- Arus lalu lintas dari arah Slipi yang menuju Jl Gerbang Pemuda diluruskan ke arah Semanggi.

Editor : Muh Sain 

Jadi Tuan Rumah Pertemuan Rutin, Wanita Pengayoman Rutan Sengkang Persembahkan Tari Kreasi Dan Line Dance

METRO ONLINE WAJO -- Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sengkang menjadi tuan Rumah pertemuan Rutin Wanita Pengayoman Rayon II Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan pada sabtu, 19 Oktober 2024. 

Pertemuan Rutin Wanita pengayoman kali ini mengusung tema "Wanita Cerdas Yang Berakhlak" yang dihadiri oleh 8 dari 9 UPT yang terdaftar pada undangan Pertemuan Rutin Wanita Pengayoman Rayon II. Adapun 8 UPT tersebut yaitu Lapas Bulukumba, Lapas Watampone, Bapas Bone, Rutan Soppeng, Rutan Sinjai, Rutan Bantaeng, Rutan Jeneponto dan Tuan rumah rutan sengkang. 

Tiba di Rutan Sengkang pada pukul 09.00 WITA, Rombongan Ketua Wanita Pengayoman dan Penasehat Wanita Pengayoman langsung disambut dengan pengalungan sarung sutera dan tarian paduppa oleh DWP Rutan Sengkang sebagai simbol penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. 

Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan persembahan tari kreasi oleh Ibu ibu DWP Rutan Sengkang, Sepatah kata dari Tuan Rumah, Perkenalan Anggota Baru Wanita Pengayoman, Laporan Masing-Masing Bidang Arisan Wanita Pengayoman, Sambutan Ibu Ketua Wanita Pengayoman Sulawesi Selatan, Pengarahan Ibu Penasehat Wanita Pengayoman Sulawesi Selatan, Dance dan Tari Persembahan. 

Dalam Arahannya, Penasehat Wanita Pengayoman, Ny. Indri Taufiqurrakhman memperkenalkan diri sebagai Penasehat Wanita Pengayoman yang baru walaupun sebenarnya dirinya sudah pernah menjadi bagian dari Wanita Pengayoman Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan. 

Ia juga menyampaikan pentingnya menjadi perempuan yang cerdas dan berakhlak dalam menjalani peran sebagai wanita pengayoman. Tak lupa ia juga mengapresiasi sambutan yang dilakukan oleh DWP Rutan Sengkang. 

Diakhir Arahannya, Ny. Indri berkomitmen akan melanjutkan program yang telah disepakati sebelumnya sambil menunggu pemecahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi 3 Kementerian.

Editor : Muh Sain